Perum Percetakan Negara Republik Indonesia atau disingkat PNRI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang percetakan.

Sejarah

Percetakan Negara Republik Indonesia telah berdiri sejak zaman pemerintahan Belanda pada tahun 1809 dengan nama “Lands Drukkerij”. Seperti halnya dinegara-negara lain maksud didirikannnya Perum Percetakan Negara (Government Printing Office) adalah untuk mencetak dokumen negara yang pada waktu itu tugas adalah mencetak “State Gazette”. Di Indonesia State Gazette disebut Berita Negara dan Lembaran Negara beserta tambahannya. Hampir semua Negara mempunyai institusi pencetakan negara yang tugas utamanya adalah mencetak dokumen negara khususnya Berita Negara.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Perum Percetakan Negara mendapatkan tugas antara lain untuk mencetak ORI (Oeang Republik Indonesia), dan mendapatkan tugas untuk melaksanakan pembuatan Berira Negara (State Gazeete) Republik Indonesia yang pertama kalinya dan sekarang disebut dengan nama Berita Negara. Dalam perjalanannya hidup perusahaan ini selalu mengikuti sejarah bangsa Indonesia. Sedangkan Pencetakan Uang sekarang dilakukan oleh Perum Peruri. Sebelum namanya berubah menjadi Percetakan Negara Republik Indonesia (1950), Perum PNRI ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada tahun 1942 namanya adalah “Gunseikanbu Inatsu Koja (GIK). Kemudian pada tahun 1945 berubah menjadi Percetakan Republik Indonesia (PRI). Melalui sebuah Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 1991, PNRI menjadi sebuah Perusahaan Umum (Perum) milik negara, yang mengemban fungsi, baik sebagai pendukung pembangunan nasional (agent of development) maupun sebagai unit ekonomi (profit center).

Saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.133 Tahun 2000 Pasal 7, maksud dan tujuan perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan cara mengadakan usaha di bidang percetakan, dan jasa grafika lainnya serta multimedia.

Perum PNRI tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang cetakan yang berisi dokumen resmi negara seperti state gazette dan produk informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan, saat ini sesuai dengan perkembangan pemesaran dan manajemen, Perum PNRI melayani juga produk percetakan umum yang diterima dari BUMN, swasta maupun masyarakat luas pada umumnya.

Produk

ProdukProduk-produk yang dibuat Perum Percetakan Negara RI diantaranya adalah:

• Berita Negara
• Tambahan Berita Negara
• Buku-buku peraturan, baik departemen maupun non departemen
• Lembaran Negara
• Tambahan Lembaran Negara
• Surat suara pemilu
• Formulir sensus
• Naskah soal ujian
• Laporan-laporan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
• Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga
• Buku Raport
• Buku Kitab Peraturan Perundang Undangan RI 1946 s.d 2004
• Lagu Koleksi Lokananta

Kantor Cabang

Perum PNRI saat ini memiliki 9 cabang yang tersebar dikota:

1. Banda Aceh
2. Manado
3. Ambon
4. Merauke
5. Kupang
6. Bengkulu
7. Palu
8. Surabaya
9. Surakarta (Lokananta).

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (atau disingkat Perum LKBN Antara) merupakan kantor berita di Indonesia yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perum LKBN Antara diberikan tugas oleh Pemerintah untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting, ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia internasional.

Sejarah

Naamloze Vennootschap (NV) Kantor Berita Antara didirikan pada tanggal 13 Desember 1937, dimana pada saat itu diterbitkan untuk pertama kalinya, Buletin Antara, bertempat di jalan Raden Saleh Kecil No. 2, Jakarta. Para pendirinya antara lain Albert Manumpak Sipahutar, Mr. Soemanang, Adam Malik dan Pandoe Kartawigoena, saat semangat kemerdekaan nasional digerakkan oleh para pemuda pejuang.

Redaktur pertamanya adalah Abdul Hakim dan dibantu oleh Sanoesi Pane, Mr. Soemanang, Mr. Alwi, Sjaroezah, Sg. Djojopoespito.

Pada tahun 1941, jabatan Direktur oleh Mr. Sumanang diserahkan kepada Sugondo Djojopuspito (mantan mahasiswa RH usia 36 th pada waktu itu, kawan Soemanang yang juga mantan mahasiswa RH, yang bekerja di Biro Statistik), sedangkan jabatan Redaktur tetap pada Adam Malik yang merangkap sebagai Wakil Direktur.

Kemudian Kantor Antara tahun 1942 pindah ke Noord Postweg 53 Paser Baroe (sekarang Jl. Pos Utara No. 53 Pasar Baru) bersama dengan Kantor Berita Domei, dan Soegondo pindah bekerja di Kantor Shihabu, sedangkan Adam Malik dan AM Sipahutar tetap menjadi pegawai Domei.

Tahun 1946, pada saat ibukota NKRI hijrah ke Yogyakarta, maka kantornya juga berpindah kesana. Pada masa itu, Direkturnya adalah Adam Malik, dengan pimpinan sehari-hari adalah Pangulu Lubis dan Rachmat Nasution, ayah dari Adnan Buyung Nasution.

Pada tahun 1962, Antara resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau disingkat LKBN Antara merupakan kantor berita terbesar di Indonesia, yang sifatnya semi pemerintah, walaupun ketika pertama kali didirikan oleh para wartawan nasionalis pada masa penjajahan Belanda sebelum PD II sepenuhnya merupakan usaha swasta.

Agar dapat memanfaatkan berbagai peluang bisnis dan untuk menghadapi tantangan konvergensi media sekaligus dapat mengemban tugas pencerdasan bangsa, maka Pemerintah di bawah kepemimpinan H. Susilo Bambang Yudhoyono mengubah status LKBN Antara menjadi Perusahaan Umum (Perum) pada tanggal 18 Juli 2007 melalui PP 40/2007.

Agar menjadi perusahaan yang sehat, LKBN Antara mulai menyusun Neraca Pembuka yang diselesaikan selama dua tahun setelah terbitnya SK Menteri Keuangan pada akhir September 2009. Sejak terbitnya Neraca Pembuka tersebut, kinerja keuangan LKBN Antara dapat dimonitor oleh para pemegang sahamnya.

Status dan Pengurus

Status Lembaga Kantor Berita Nasional Antara kini adalah Badan Usaha Milik Negara, di mana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, di mana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007.

Pengurus sekarang berbentuk Direksi dan Dewan Pengawas. Saat ini sebagai Direktur Utama adalah Meidyatama Suryodiningrat, dan tiga Direktur lainnya adalah Hempi Prajudi, Muhammad Munir dan Nina. Pemerintah juga mengangkat anggota Dewan Pengawas yang diketuai oleh Widodo Muktiyo dengan anggota Monang Sinaga, Widiarsi Agustina, dan Mayong Suryo Laksono.

Lini masa

Gagasan untuk mendirikan kantor berita ini timbul pada pikiran seorang wartawan muda, Albert Manoempak Sipahoetar, dan seorang mahasiswa ilmu hukum/RH, Raden Mas Soemanang Soerjowinoto, yang kemudian lebih dikenal sebagai Mr. Soemanang, dan juga sebagai Ketua PWI yang pertama pada tahun 1946. Mereka merasa tidak puas tehadap pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa di Hindia Belanda terutama mengenai kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia, yang disiarkan Aneta (Algemeen Nieuws- en Telegraaf- Agentschap). Kantor berita Belanda itu menyebarkan hasil liputannya bukan saja di Hindia Belanda, melainkan juga di Eropa. Kalangan pergerakkan kebangsaan Indonesia, baik yang berada di Hindia Belanda maupun di Eropa, menganggap berita di Aneta berat sebelah. Aneta bahkan sering sama sekali tidak memberitakan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.

Masa Penjajahan Jepang

Sejak awal pendudukan Jepang, Antara menempati bagian bawah gedung Aneta di Pasar Baru, Jakarta Pusat, sebuah gedung bertingkat yang ditinggalkan bersamaan dengan menyingkirnya Belanda dari Indonesia. Tingkat atas ditempati oleh kantor berita Jepang, Domei. Gedung ini terletak di Jalan Pos Utara No.53, yang kini dikenal dengan nama Jalan Antara.

Jepang mula-mula memperbolehkan Antara melanjutkan kegiatannya dengan menggunakan namanya sendiri. Namun, sejak 29 Mei 1942, Antara harus mengganti namanya menjadi Yashima (八島), yang berarti semesta.

Masa kemerdekaan

Ketika Pemerintah pusat Republik Indonesia yang baru beberapa bulan merdeka hijrah ke Ibu kota Revolusi Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946, pimpinan Antara juga memutuskan untuk mengungsikan kantor pusatnya ke Yogyakarta. Antara di Jakarta tetap di pertahankan, tetapi hanya sebagai kantor cabang.

Antara cabang Jakarta pernah memindahkan kantornya ke Gedung Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur No.56 ketika terjadi Aksi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947, karena kantornya di Jalan Pos No.57 di segel oleh Belanda, sedangkan gedung di nomor 53 sudah ditempati oleh kantor berita Aneta, yang melakukan lagi kegiatannya di Indonesia sejak Belanda kembali bersama tentara Sekutu pada akhir PD II.

Pada saat terjadi Aksi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, banyak staf Antara di berbagai kota ikut bergerilya atau mempertahankan kelangsungan hidup dengan cara masing-masing. Para wartawan Antara di Bandung, Sjarief Soelaiman dan Dajat Hardjakusumah, mendirikan kantor berita lokal Pewarta Nasional (Pena) untuk menampung pemberitaan dari kalangan republiken. Sedangkan staf Antara Solo menerbitkan buletin Antara Dharurat Mobil di daerah gerilya sebagai konsumsi para gerilyawan dan untuk mengimbangi pemberitaan yang merugikan kedudukan Republik Indonesia.

Keadaan ini berlangsung sampai saat Belanda menarik kembali pasukannya dari Yogyakarta tujuh bulan kemudian, Juli 1949, dan Antara pusat dipulihkan di Jakarta pada bulan berikutnya.

Pendirian perusahaan

Ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tertanggal 18 Juli 2007, untuk mengoptimalkan fungsi dan peranannya, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara diubah statusnya menjadi BUMN.

LKBN Antara sekarang

Bila sebelumnya Antara melakukan pengiriman berita dengan menggunakan pemancar dan buletin cetak, pada tahun 1976 diganti dengan menggunakan sistem teleteks dan kemudian menggunakan sistem komputerisasi. Mulai akhir tahun 90-an, pengiriman berita kepada 300 pelanggan menggunakan satelit/VSAT dan sejak tahun 2001 berita Antara dapat diakses melalui internet. Di luar negeri, sejak tahun 2007 LKBN Antara mempunyai kantor biro di Kuala Lumpur, Beijing, dan London. Karena alasan beban operasional tinggi, jumlahnya menciut dibanding sebelum tahun 2007 yang pernah memiliki 14 kantor perwakilan di luar negeri.

Kini dengan kepemimpinan baru di bawah Meidyatama Suryodiningrat, LKBN Antara menghasilkan berbagai konten berita teks, foto dan video yang menyasar lebih dari 300 pelanggan media. Perubahan status Lembaga Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) dimulai berdasarkan PP 40/2007 tertanggal 18 Juli 2007. Pemberian status Perum guna memudahkan kerja kantor berita perjuangan tersebut untuk menghadapi era konvergensi media dan tantangan bisnis media yang kian mengglobal. Diharapkan dengan berbadan hukum Perum, LKBN Antara dapat mengembangkan berbagai lini bisnis berbasis konten, komunikasi, pengelolaan data dan pendidikan media. Sebagian berita untuk pasar media diformat untuk publik melalui portal publik www.antaranews.com.

Kerja sama internasionalnya pun kian meluas. Antara bekerj asama dengan Reuters, Bloomberg, AFP dan Xinhua dalam skema komersial. Antara juga mengadakan kerjasama dengan Bernama (Malaysia) dan Thai News Agency (TNA) melalui jaringan AMEX (ASEAN New Exchange). Kerja sama regional dilakukan melalui Organization of Asia Pacific News Agencies (OANA),International Islamic News Agency (IINA) di Jeddah, dan Non Aligned News Agency Pool (NANAP). Tahun 2007-2010, Antara dipercaya sebagai President OANA.

Selain itu, Antara juga mengadakan pertukaran berita secara bilateral dengan Xinhua (China), IRNA dan MNA (Iran), MENA (Mesir), Yonhap (Korea Selatan), TAP (Tunisia), Anadolu (Turki), WAM (Uni Emirat Arab), VNA (Vietnam), Azertac (Ajerbaizan), Yonhap (Korea Selatan), BTI (Bulgaria), EFE (Spanyol), CNA (Taiwan) dan sebagainya.

Layanan

Pasar utama produk layanan Antara adalah media (business to businesss). Kini Antara sedang melakukan diversifikasi produk untuk publik, baik melalui portal berita, maupun portal berita daerah. Layanan Antara meliputi produksi berita teks, foto dan multimedia sebagai bisnis inti. Beberapa bisnis bukan inti adalah layanan teknis dan pemasaran bekerja sama dengan Reuters, Bloomberg, AFP, Xinhua dan DPA, selain jasa penerbitan, pelatihan jurnalistik, komunikasi pemasaran, PR Wire, dan penyelenggaraan kegiatan di Auditorium Adhiyana.

Selain menyasar pelanggan media, konten untuk masyarakat bisnis juga dikembangkan melalui unit bisnis IMQ. Layanan utama IMQ ini berupa layanan data seketika mengenai harga valuta asing, emas dan komoditas lainnya di bursa-bursa nasional dan internasional, serta informasi dari pusat-pusat bisnis di seluruh dunia.

Pustaka

• Ensiklopedia Nasional Indonesia, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta:1988

PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah perusahaan layanan logistik milik Pemerintah Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 7 Mei 1947 dengan nama Fa Veem Combinatie Tandjoeng Priok. Berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah SH No. 6 tanggal 7 Januari 1977, P.N. VTP diubah lagi bentuk badan hukumnya menjadi “Persero” yaitu P.T. Varuna Tirta Prakasya.

Jajaran Struktural

Pada tahun 2017, jajaran struktural di PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah sebagai berikut: Komisari Utama dijabat oleh Thariq Abudan, Komisaris dijabat oleh Bambang Suryanto, Direktur Utama dijabat oleh Yonatan Dollo Sanda dan Direktur dijabat oleh Eka Rastu Miftach.

Produk perusahaan

• Manajemen proyek. Layanan ini memberikan solusi penanganan barang-barang untuk keperluan proyek pembangunan baik kepada pemerintah maupun swasta dari supplier sampai ke lokasi proyek.Layanan ini berupa pengurusan dokumen, menerbitkan Bill of Lading (BL), pengaturan pengiriman dan pengendalian barang.
• Logistik Oli dan Gas. Layanan ini dalam penanganan keperluan perusahaan-perusahaan pertambangan, minyak dan gas.
• Logistik Ekspor-Impor. Layanan ini dalam ekspor-impor logistik meliputi pengepakan, labeling, pemaletan, bongkar-muat, pergudangan dan lain sebagainya.

Semen Kupang adalah satu-satunya industri semen di NTT yang pengoperasiannya diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto pada 14 Agustus 1983. Kala itu kapasitas produksinya mencapai 120.000 ton per tahun.

Sejak berdiri, Semen Kupang merupakan perusahaan patungan dari PT Semen Gresik (mayoritas), BNI dan Pemda NTT melalui PD Flobamora (1,12 persen). Pada tahun 1991, perusahaan ini berubah statusnya menjadi BUMN. Kapasitas produksi sempat dinaikkan ke angka 570.000 ton per tahun karena harus ekspor ke Australia. Sayangnya, di bulan Maret 2008 pabrik ini berhenti beroperasi karena pailit.

Pasang surut perusahaan mulai dirasakan di era 2000-an. Utang perusahaan mencapai Rp 30 miliar lebih kala itu. Melihat situasi tersebut, Kementerian BUMN mencairkan dana sebesar Rp50 miliar dari APBN pada 2007 untuk menalangi utang-utang perusahaan serta memperbaiki manajemen yang terkesan amburadul itu.

Setelah 3,5 tahun lamanya mati, Semen Kupang kembali beroperasi pada Agustus 2011 lalu. Namun produksinya hanya terbatas pada kota Kupang, NTT saja.

Riset dan analisis oleh Yoga Tri Priyanto.

PT Primissima (Persero) adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi kain berbahan baku kapas. Pabrik dan kantor pusat perusahaan ini terletak di Caturharjo, Sleman.

Sejarah

SejarahPT Primissima (Persero) didirikan pada tahun 1971 sebagai sebuah perusahaan patungan antara Pemerintah Indonesia dengan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), di mana Pemerintah Indonesia memegang 52,79% saham perusahaan ini, sementara GKBI memegang sisanya. Pemerintah Indonesia menyerahkan modal berupa mesin-mesin produksi yang dihibahkan oleh pengusaha tekstil asal Belanda melalui Pemerintah Belanda. Sementara GKBI menyerahkan modal berupa tanah, bangunan, biaya pemasangan, dan modal kerja. Mesin-mesin produksi yang dihibahkan meliputi 18 set mesin pemintal bermerek Rieter dengan 9.072 mata pintal dan 180 set mesin tenun teropong bermerek Picanol.

Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk, perusahaan ini lalu mendirikan Pabrik II dan Pabrik III pada tahun 1975 dan 1981. Unit pemintalan perusahaan ini menghasilkan benang kapas, yang kemudian diproses lebih lanjut di unit penenunan untuk dijadikan kain grey. Untuk memenuhi permintaan dari industri batik, sebagian kain grey kemudian diproses lebih lanjut untuk dijadikan kain mori.

Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mulai kekurangan modal dan salah kelola, sehingga proses produksinya terganggu. Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia bermaksud melepas saham perusahaan ini ke GKBI. Namun hingga saat ini belum dapat terlaksana, karena harga beli yang ditawarkan oleh GKBI terlalu rendah.

Pada tahun 2018, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, perusahaan ini membeli empat set mesin tenun bermerek Tsudakoma asal Jepang dan empat set mesin tenun bermerek Itema asal Italia. Kapasitas produksi dari delapan mesin tenun baru tersebut diklaim setara dengan 102 mesin tenun lama milik perusahaan ini. Pada bulan April 2020, akibat pandemi COVID-19, perusahaan ini berhenti memproduksi benang, dan hanya memproduksi kain jika ada pesanan.

Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam atau Persero Batam adalah sebuah perusahaan yang melaksanakan pembangunan dan/atau melaksanakan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri arus lalu lintas barang dan perdagangan, serta sarana prasarana pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam.

Sejarah

Sejarahsebagai suatu Kawasan Industri Berikat (Bonded Zone), didirikan pada tahun 1971 dengan terbitnya Keputusan Presiden nomor 74/1971 tentang Pengaturan Pulau Batam sebagai Daerah Industri dan disusul dengan Keputusan Presiden Nomor 41/1973 tentang penetapan kedudukan dan kelembagaan yang ditugasi untuk melaksanakan dan mengembangkan Daerah Industri Pulau Batam yaitu:

1. Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam
2. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam)
3. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam)

Dan khusus untuk Persero Batam sebagai satu-satunya perseroan atau Badan Usaha Milik Negara maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1973 tentang penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan perseroan sekaligus maksud dan tujuan perseroan didirikan.

Selanjutnya, sejalan dengan perubahan kebijakan dan pemerintah maka beberapa kali keputusan presiden tersebut mengalami perubahan dan terakhir pada perubahan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2005 pada tanggal 5 September 2005 yang menetapkan bahwa Pembinaan,Pengendalian dan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam diselenggarakan oleh:

1. Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam
2. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
3. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam).

Terminal kargo di bandara

Dalam pengelolaan terminal kargo di Bandara Hang Nadim Batam, Persero Batam mendapatkan kepercayaan dari pihak pemilik terminal yaitu BP Kawasan sebagai manajemen/ pengelola terminal cargo, di mana bentuk kerjasamanya berupa KSO (Kerjasama Operasional) yang dipimpin oleh Teuku Afrizam sebagai Direktur Utama.

Luas terminal kargo yang dikelola seluas 1.560 m2 yang terdiri dari terminal kargo domestik dan internasional. Sebagai pihak pengelola, Persero Batam menyediakan fasilitas pendukung layanan mulai dari ruang perkantoran, peralatan operasional (forklift, gerobak, timbangan, CCTV dan X-Ray) dan perangkat admistrasi lainnya.

PT Industri Kapal Indonesia (persero) adalah perusahaan galangan kapal milik Pemerintahan Indonesia yang berkantor pusat di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pemerintah telah memutuskan bahwa PT IKI sebagai Pusat Industri Maritim bagi Indonesia timur terutama untuk Kapal Perikanan, Kapal Penumpang, Ferry (Ro-Ro), Cargo dan setiap industri proyek industri terkait.

Salah satu dari empat Harbours utama di Indonesia untuk mendukung Pelabuhan Makassar adalah Yard Makassar. Sementara halaman Bitung adalah untuk mendukung pengembangan sektor perikanan untuk di bagian utara kepulauan Indonesia Timur (KTI).

Sejarah

• 1963: Mulai dari Proyek Galangan Kapal Makassar.
• 1977: Didirikan pada 29 Oktober 1977; 45 tahun lalu
• 1984: Nama perusahaan berubah menjadi PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
• 2012: Restrukturisasi dan Revitalisasi dimulai dengan kerja sama dengan beberapa sektor BUMN dan swasta dengan fokus pada peningkatan fasilitas jangka panjang yang rusak.

Susunan direksi

• Diana Rosa (Direktur Utama)
• Suhan Ikhsan (Direktur Operasi)

Produk

• Barge IRIANA I – IV
• Cargo Passenger 200 DWT “KM. Papua Empat
• Container Carrier 4,180 DWT (Caraka Jaya III Project)
• Ferry Ro-Ro 500 GRT
• Ferry Ro-Ro 600 GRT KMP. BONTOHARU
• Patrol Boat KRI. ANDAU
• Pusher Tug Boat Pertamina TB. MASELA
• Tuna Long Liner 300 GRT KM. Mina Jaya Niaga

Sejarah

Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1968 sebagai Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi (LPP Postel). PTT didirikan sebagai hasil kerja sama antara Telkom dengan Siemens. Pada tanggal 23 September 1974, PTT resmi dipisah dari LPP Postel untuk membentuk perusahaan ini. Pada tahun 1981, perusahaan ini berhasil menyelesaikan pembangunan stasiun bumi untuk Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Pada tahun 1985, perusahaan ini mulai memproduksi Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) melalui Technical and Business Cooperation Agreement (TBCA) dengan Siemens AG. Perusahaan ini kemudian juga memproduksi Pulse Code Modulation (PCM), Private Automatic Branch Exchange (PABX), dan pesawat telepon meja melalui lisensi dari Siemens. Selain itu, perusahaan ini juga mengembangkan dan memproduksi sendiri Stasiun Bumi Kecil (SBK), Radio Frekuensi Tinggi, Radio Gelombang Mikro Digital, Sistem Telepon Kendaraan Bergerak (STKB), Pesawat Telepon Umum Koin, dan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS).

PT INTI telah berkiprah dalam bisnis telekomunikasi selama 35 tahun. Pelanggan utama INTI antara lain adalah empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia antara lain :

1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)
2. PT Indosat Tbk (Indosat)
3. PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dan
4. PT XL Axiata (XL)

Sejak berkembangnya tren konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi (IT), INTI telah melakukan perubahan orientasi bisnis dari yang semula berbasis pure manufacture menjadi sebuah industri yang berbasis solusi kesisteman, khususnya dalam bidang sistem infokom dan integrasi teknologi.

Selama dua tahun terakhir, INTI menangani solusi dan layanan jaringan tetap maupun seluler serta mengembangkan produk-produk seperti IP PBX, NMS (Network Management System), SLIMS (Subscriber Line Maintenance System), NGN Server, VMS (Video Messaging System), GPA (Perangkat Pemantau dan Pengontrol berbasis SNMP), Interface Monitoring System untuk jaringan CDMA, dan Sistem Deteksi dan Peringatan Bencana Alam (Disaster Forecasting and Warning System).

Memasuki tahun 2009, PT INTI mulai mencari peluang-peluang bisnis dalam industri IT, termasuk kemungkinan untuk bergabung dalam usaha mewujudkan salah satu mimpi dan tantangan terbesar Indonesia saat ini, yaitu membuat komputer notebook murah. Ini adalah satu tantangan yang besar bagi INTI.

PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) merupakan BUMN yang bergerak di bidang galangan kapal dan merupakan hasil nasionalisasi dari perusahaan Belanda.

Sejarah

Sejarah DPS dimulai pada tanggal 22 September 1910 ketika pemerintah kolonial Belanda didirikan NV Droogdok Maatschappij. Hal itu awalnya ditujukan untuk layanan kapal Belanda di Indonesia. Antara 1942 dan 1945, perusahaan ini dikelola oleh pemerintah Kekaisaran Jepang dengan nama Harima Zosen. Setelah nasionalisasi perusahaan pada tanggal 1 Januari 1961, NV Maatschappij Droogdok Soerabaja menjadi sebuah perusahaan milik negara bernama PN Dok dan Perkapalan Surabaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi Laut pada tahun 1963, galangan Sumber Bhaita diintegrasikan ke dalam perusahaan. Kemudian, sejak 8 Januari 1976 perusahaan telah diasumsikan status hukum baru sebagai PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Sejak 1961 saja dari database yang tersedia DPS telah memperbaiki dan membangun lebih dari 600 berbagai jenis kapal, dipesan oleh pelanggan lokal dan asing.

Fasilitas

DPS memiliki 4 dermaga terapung, yang mampu menampung kapal sampai dengan 290 m panjang dan approx. 135 000 dwt. Kami juga memiliki kemungkinan perbaikan kapal sampai dengan 310 m panjang sepanjang dermaga galangan kapal. Dermaganya memiliki panjang sekitar 6.000 m, termasuk 3.500 m dari dermaga dilengkapi dengan infrastruktur dasar, pasokan listrik dan pasokan gas teknis. 24 crane dapat mengangkat sampai dengan 300 t.

Produk

DPS telah menghasilkan berbagai produk yang digunakan secara nasional diantaranya kapal kargo, kontainer, tanker, tug boat, dan jasa perbaikan kapal.

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) adalah perusahaan galangan kapal milik Pemerintah Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 sebagai gabungan dari 4 perusahaan galangan kapal, yaitu PT Dok & Perkapalan Tanjung Priok (Persero), PT Kodja (Persero), PT Pelita Bahari (Persero) dan PT Dok & Galangan Kapal Nusantara (Persero). PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari atau yang kerap disingkat DKB, memiliki 4 galangan kapal yang berlokasi di Jakarta yaitu Galangan I, II, III dan Galangan Paliat. DKB juga memiliki cabang yang tersebar di Indonesia, yakni di Sabang, Batam, Palembang, Cirebon, Semarang dan Banjarmasin.

Keuangan

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) akan merestrukturisasi utang senilai Rp 2,092 triliun guna memperbaiki kinerja keuangannya.

Direktur Utama perseroan Riry Syeried Jetta mengakui, saat ini perseroan memang masih memiliki utang ke sejumlah pihak. Utang terbesar perseroan yaitu Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,25 triliun. Utang itu terdiri dari sustainable debt Rp 75 miliar dan obligasi Rp 1,175 triliun.

Pada tahun 2009, perseroan meraih pendapatan sebesar Rp 494,2 miliar. Pendapatan itu berasal dari pembangunan kapal baru Rp 76 miliar, pemeliharaan dan perbaikan Rp 339 miliar, dan non kapal Rp 68,5 miliar. Adapun laba bersih yang diperoleh perseroan pada tahun lalu sebesar Rp 21,99 miliar.

Produk dan pelayanan

• Pembuatan Kapal
• Perbaikan Kapal
• Non kapal

Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris Utama

• Laksamana Madya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, Msc. (2015 – 2019)

Direktur Utama

• Tjahyadi Dermawan (2012 – 2017)
• Wahyu Suparyono, Ak, Ca, M (2017 – sekarang)

Jajaran Direksi

• Direktur Keuangan & SDM : Dian Aventi
• Direktur Komersial : Albertus Patarru (2015 – 2020)

Anak Perusahaan

1. PT Indonesian Air & Marine Supply (AIRIN)Indonesian air and marine supply
2. PT Kodja Terramarin