Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (disingkat Perum PPD) adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, khususnya tranportasi darat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Walaupun bernama PPD, perusahaan ini bukanlah milik perusahaan BUMD DKI Jakarta.

Sejarah

Berdiri sejak tahun 1920, Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) adalah salah satu BUMN di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan yang mengiringi sejarah perjuangan bangsa ini. Cikal bakal Perum PPD yang bentuk badan hukumnya disahkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) pada 1981 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1981 dan disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1984, merupakan penggabungan alat transportasi milik Nederlansch Indische Tram Maatschappij dengan Bataviach Elektrische Tram Maatschappij menjelang tahun 1925 sesuai dengan saran Burgemeester Kota Batavia yang ketika itu dijabat oleh Ir. Voorneman menjadi Bataviasche Verkeers Maatschappij (BVM).

Namun sejak pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942–1945, BVMNV diubah menjadi Djakarta Shinden Jakarta Tram (ジャカルタ市電 Jakarta Shiden) yang hanya mengoperasikan tram kota saja. Bus-bus kota eks BVMNV digunakan Jepang untuk kepentingan lain.

Namun, sehari sesudah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, sejumlah pegawai Djakarta Shinden yang disponsori Pemuda Menteng 31 mendesak agar penguasa Jepang segera menyerahkan tram kepada pemuda. Sejak 20 Agustus 1945, tram diserahkan kepada Pemerintah RI dan dikelola Jawatan Kereta Api bagian tram. Untuk mengutamakan kepentingan umum, BVMNV kemudian dinasionalkan dan dikuasai oleh Menteri Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Darurat No.10 tahun 1954.

Sebagai tindak lanjut nasionalisasi tersebut, dengan akta notaris Mr. Raden Suwandi No. 76 tanggal 30 Juni 1954 dan No.82 tanggal 21 Desember 1954, BVMNV diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum dengan nama ”Perum Pengangkut Penumpang Djakarta”.

Perum PPD berkantor pusat di Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 1, Cawang, Jakarta.

Armada

Perum PPD menggunakan berbagai jenis kendaraan untuk menunjang operasionalnya. Saat ini armada Perum PPD terdiri dari unit Transjabodetabek, unit JA Connexion, unit JR Connexion, unit pariwisata, unit angkutan karyawan serta unit yang digunakan sebagai Transjakarta. Terdapat beberapa unit bekas reguler dan patas yang masih terdapat di depo. Berikut armada yang digunakan oleh Perum PPD dan armada PPD yang masih beroperasi:

Transjakarta

Unit Perum PPD yang dioperasikan pada rute-rute Transjakarta dijalankan oleh beberapa divisi, yakni SBU TransBusway, SBU Trans PPD–MAC serta beberapa unit yang dipinjamkan kepada PT Bianglala Metropolitan (KSO). Unit yang digunakan adalah sebagai berikut:

• Hino RK8 R260 Restu Ibu Integra, terdapat di Depo A, melayani rute-rute Transjakarta (SBU TransBusway)
• Hino RK8 R260 Rahayu Santosa Cityliner, terdapat di Depo A, C, E, dan W, melayani rute-rute Transjakarta (SBU TransBusway)
• Hino RK8 R260 Laksana Discovery, terdapat di Depo A, C, E, N, P, dan W melayani rute-rute Transjakarta (SBU TransBusway)
• Hino RK8 R260 Trisakti Ultima, terdapat di Depo PT Bianglala Metropolitan, melayani Angkutan Malam Transjakarta (KSO dengan PT Bianglala Metropolitan)
• Zhongtong Bus LCK6180GC, terdapat di Depo F, melayani rute-rute Transjakarta (SBU Trans PPD–MAC)

SBU Transjabodetabek

Armada yang berada di naungan SBU Transjabodetabek dioperasikan pada layanan Transjabodetabek Bisnis maupun Premium, pariwisata, JA Connexion, serta JR Connexion. Armada yang dioperasikan adalah sebagai berikut:

• Hino RK8 R260 New Armada, terdapat di Depo A dan W, beroperasi melayani rute Transjabodetabek
• Hino RK8 R260 Trisakti Ultima, terdapat di Depo A dan W, melayani rute-rute Transjabodetabek, JA Connexion dan JR Connexion
• Hino RK8 R260 Laksana Discovery, terdapat di Depo A, N, P, dan W melayani rute–rute Transjabodetabek, JA Connexion dan JR Connexion (divisi TransJabodetabek)
• Isuzu Elf NQR 71 Restu Ibu Pusaka Neptune, terdapat di Depo A, melayani rute JR Connexion

SBU Pariwisata

Pada awalnya, beberapa unit Hino RK8 R235 eks APTB yang sempat mangkrak dibangkitkan dan dirombak menjadi Setra unit pariwisata. Namun karena alasan teknis, unit-unit tersebut dialihkan menjadi bus antarjemput karyawan. Diketahui bahwa beberapa unit terakhir dirombak interiornya, namun bentuk eksterior dipertahankan sebagai Nucleus. Untuk kebutuhan pariwisata dalam kota, unit diperbantukan dari SBU Transjabodetabek. Terdapat unit Mercedes Benz OH 1526 dengan interior VVIP yang merupakan bekas perorangan yang dibeli Perum PPD pada tahun 2016. Unit dioperasikan SBU Pariwisata adalah sebagai berikut:

Hino RK8 R235 Laksana Nucleus, beroperasi sebagai bus karyawan
Hino RK8 R235 Rombak Jetbus Setra (eks Nucleus), beroperasi sebagai bus karyawan
Mercedes-Benz OH 1526 New Armada Evonext, beroperasi sebagai bus pariwisata VVIP “Neo PPD”. Terdapat 1 unit.

Bali

Perum PPD memperluas jangkauan operasionalnya ke Bali 14 unit bus dioperasikan untuk 5 trayek yang juga melingkupi layanan BRT Trans Sarbagita. Pada operasional 5 trayek di Bali ini, diujicobakan pula 2 jenis bus listrik. Armada yang digunakan Perum PPD Bali adalah sebagai berikut:

• Isuzu Elf NQR 71 Restu Ibu Pusaka Neptune, merupakan pengadaan Kemenhub
• Mercedes-Benz OF 917, bodi oleh Morodadi Prima, 1 unit
• BYD C6, bodi oleh Gemilang Coachworks, 1 unit–bus listrik medium
• E-Inobus, bodi oleh Piala Mas, 1 unit–bus listrik medium

Depok Go Lancar (D’GOL)

Perum PPD turut mengoperasikan bus untuk layanan BRT kota Depok. Layanan ini bernama Depok Go Lancar atau disingkat sebagai D’GOL. Layanan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Depok dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Perum PPD. Rute yang dilayani adalah Terminal Jati Jajar hingga Terminal Margonda Depok. Perum PPD mengoperasikan armada sebagai berikut:

• Isuzu Elf NQR 71 Restu Ibu Pusaka Neptune
• Isuzu Elf NQR 71 Tentrem Venom

Reguler dan Patas (Tidak Beroperasi)

Perum PPD tercatat pernah mengoperasikan berbagai jenis unit sebagai armada reguler dan patas. Unit buatan Volgren merupakan unit yang digunakan pada KTT Gerakan Non-Blok 1992. Selain itu, terdapat unit-unit bekas pakai dari Jepang. Setelah 2016, banyak trayek Perum PPD yang dialihkan menjadi rute Transjakarta, sehingga unit PATAS AC, Non AC maupun reguler tidak lagi digunakan. Unit yang pernah beroperasi sebagai reguler dan patas antara lain:

• Mercedes Benz O 306 “Goyobod”. Tidak diketahui jumlah yang tersisa
• Mercedes Benz OF 1113 Superior Coach, bus ini adalah bus tertua yang dimiliki Perum PPD saat ini. Terdapat 1 unit direkondisi menjadi unit wisata
• Mercedes Benz OH 408 Volgren AC, pernah melayani trayek AC 10, AC 11, dan AC 17. Terdapat 1 unit direkondisi menjadi unit wisata
• Mercedes Benz OH 408 Volgren, pernah trayek R 213, P45, P54, R 45, AC 10, AC 11, AC17
• Mercedes Benz OH 1518 Starliner, pernah melayani trayek AC 16, AC 10, R 45 (4057), dan unit Pariwisata
• Mercedes Benz OH 408 Starion, pernah melayani trayek R 45, P45, dan R 213
• Mitsubishi Fuso Aerostar M, pernah melayani trayek 45 (ex-Meitetsu Bus) dan 43 (ex-Toei Bus)
• Mitsubishi Fuso Aerostar K, pernah melayani trayek 45 (ex-Meitetsu (Repainted)) dan 43 (ex-Toei Bus)
• Isuzu Cubic LV, pernah melayani trayek 45 (ex-Meitetsu (Repainted)) dan 43 (ex-Toei Bus)
• Hino Blue Ribbon, pernah melayani trayek 43 (ex-Toei Bus dan ex-JR Bus Kanto)

Depo

Untuk menunjang operasional Perum PPD memiliki beberapa depo, antara lain:

• Depo A: Ciputat
  • Melayani layanan rute BRT dan non-BRT Transjakarta dan JA Connexion dan JR Connexion di wilayah Jakarta Selatan dan kota Tangerang Selatan
• Depo E: Pulo Gadung
  • Melayani layanan rute BRT dan non-BRT Transjakarta dan JA Connexion di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan sebagian Jakarta Utara
• Depo F: Klender
  • Melayani layanan rute BRT gandeng Transjakarta berjenis Zhongtong Bus LCK6180GC
• Depo L: Jelambar
  • Melayani layanan rute JA Connexion di wilayah Jakarta Barat
• Depo M: Cakung
  • Melayani layanan rute BRT dan non-BRT Transjakarta dan JA Connexion di wilayah Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Timur.
• Depo N: Depok
  • Melayani layanan rute BRT dan non-BRT Transjakarta dan JA Connexion dan JR Connexion di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kabupaten dan kota Bogor dan kota Depok.
• Depo P: Tangerang
  • Melayani layanan rute BRT dan non-BRT Transjakarta dan JA Connexion dan JR Connexion di wilayah Jakarta Barat, kabupaten, dan kota Tangerang.]
• Depo W: Cawang
  • Melayani layanan rute BRT dan non-BRT Transjakarta dan JA Connexion dan JR Connexion di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan kabupatendan kota Bekasi.

Rute Trans jabodetabek Bisnis

Terminal Poris Plawad – Pekan Raya Jakarta
Rute yang dilalui: Terminal Poris Plawad – Jalan Benteng Betawi – Jalan Jend. Sudirman (Tangerang) – Jalan Imam Bonjol (Tangerang) – Jalan Tol Jakarta-Tangerang – Jalan Letjen S. Parman – Jalan Kyai Tapa – Jalan K.H. Hasyim Asyari – Jalan Gajah Mada – Jalan Hayam Wuruk – Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Pos – Jalan Gunung Sahari – Jalan Angkasa – Jalan Landasan Pacu Barat – Jalan H.B.R. Motik – Jalan Benyamin Sueb – Pekan Raya Jakarta.
Terminal Pondok Cabe – Terminal Pasar Senen
Rute yang dilalui: Terminal Pondok Cabe – Jalan R.E. Martadinata (Tangerang Selatan) – Jalan Dewi Sartika (Tangerang Selatan) – Jalan Ir. H. Juanda (Tangerang Selatan) – Jalan Ciputat Raya – Jalan R.A. Kartini – Jalan R.S. Fatmawati – Jalan Panglima Polim – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Bundaran HI – Jalan Imam Bonjol – Jalan Diponegoro – Jalan Salemba Raya – Jalan Kramat Raya – Jalan Senen Raya – Jalan Dr. Wahidin – Jalan Gunung Sahari – Terminal Pasar Senen

Rute Jabodetabek Airport Connexion (JA Connexion)

• Bandara Internasional Soekarno-Hatta–ITC Cempaka Mas
• Rute yang dilalui: Jalan Letjen Suprapto – Jalan Yos Sudarso – Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta – Jalan Tol Prof. Dr. Sedijatmo
• Bandara Internasional Soekarno-Hatta–Mall Kelapa Gading
• Rute yang dilalui: Jalan Boulevard Kelapa Gading – Jalan Boulevard Artha Gading – Jalan Yos Sudarso – Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta – Jalan Tol Prof. Dr. Sedijatmo
• Bandara Internasional Soekarno-Hatta–Mall Taman Anggrek
• Rute yang dilalui: Jalan Letjen S. Parman – Jalan Prof Dr. Latumenten – Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta – Jalan Tol Prof. Dr. Sedijatmo
• Bandara Internasional Soekarno-Hatta–Apartemen Intermark BSD
• Rute yang dilalui: Jalan Letnan Sutopo – Jalan Tol Ulujami-Serpong – Jalan Tol Kunciran-Serpong – Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran – Jalan Tol Prof. Dr. Sedijatmo
• Bandara Internasional Soekarno-Hatta–Pondok Indah Mall
• Rute yang dilalui: Jalan Metro Pondok Indah – Jalan Pondok Pinang Raya – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta – Jalan Tol Prof. Dr. Sedijatmo
• Bandara Internasional Soekarno-Hatta–Scientia Square Park
• Rute yang dilalui: Jalan Boulevard Gading Serpong – Jalan Serpong Raya – Jalan Tol Jakarta-Tangerang – Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran – Jalan Tol Prof. Dr. Sedijatmo

Rute Jabodetabek Residence Connexion (JR Connexion)

Kabupaten Bogor

• Cibinong City Mall–CityWalk Gajah Mada
• Rute yang dilalui: Jalan Tegar Beriman – Jalan Raya Bogor – Jalan Mayor Oking – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Gajah Mada
• Cibinong City Mall–Plaza Senayan
• Rute yang dilalui: Jalan Tegar Beriman – Jalan Raya Bogor – Jalan Mayor Oking – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Gerbang Pemuda – Jalan Asia Afrika
• Terminal Sentul City–Blok M Plaza
• Rute yang dilalui: Jalan M.H. Thamrin (Sentul City) – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Sisingamangaraja
• Terminal Sentul City–Stasiun Juanda
• Rute yang dilalui: Jalan M.H. Thamrin (Sentul City) – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Ir. H. Juanda
• Metropolitan Mall Cileungsi–Pasar Baru
• Rute yang dilalui: Jalan Cileungsi-Jonggol Raya – Jalan Transyogi – Jalan Tol Cimanggis-Cibitung – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend A. Yani – Jalan Pramuka – Jalan Salemba Raya – Jalan Kramat Raya – Jalan Gunung Sahari – Jalan Pos – Jalan Lapangan Banteng Utara

Kota Bogor

• Tamansari Persada Bogor-Blok M Plaza
• Rute yang dilalui: Jalan K.H. Soleh Iskandar – Jalan Tol Lingkar Luar Bogor – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Sisingamangaraja
• Tamansari Persada Bogor-Stasiun Juanda
• Rute yang dilalui: Jalan K.H. Soleh Iskandar – Jalan Tol Lingkar Luar Bogor – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Ir. H. Juanda
• Stasiun Bogor-Stasiun Juanda
• Rute yang dilalui: Jalan Kapten Muslihat – Jalan Ir. H. Juanda (Bogor) – Jalan Jalak Harupat – Jalan Pajajaran – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Ir. H. Juanda
• Stasiun Bogor-Stasiun Manggarai
• Rute yang dilalui: Jalan Kapten Muslihat – Jalan Ir. H. Juanda (Bogor) – Jalan Jalak Harupat – Jalan Pajajaran – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Prof. Dr. Soepomo – Jalan Prof. Dr. Saharjo – Jalan Minangkabau – Jalan Sultan Agung
• Stasiun Bogor-Stasiun Tebet
• Rute yang dilalui: Jalan Kapten Muslihat – Jalan Ir. H. Juanda (Bogor) – Jalan Jalak Harupat – Jalan Pajajaran – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Mayjen Sutoyo – Jalan Letjen DI Panjaitan – Jalan K.H. Abdullah Sya’fie

Kota Depok

• Podomoro Golf View-Blok M Plaza

Rute yang dilalui: Jalan Raya Tapos – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Sisingamangaraja

• Podomoro Golf View-Lotte Shopping Avenue

Rute yang dilalui: Jalan Raya Tapos – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan H.R. Rasuna Said – Jalan Prof. Dr. Satrio

• Podomoro Golf View-Gajah Mada Plaza

Rute yang dilalui: Jalan Raya Tapos – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Gajah Mada

• Grand Depok City-ITC Cempaka Mas

Rute yang dilalui: Jalan Grand Depok City Boulevard – Jalan R.A. Kartini – Jalan Margonda Raya – Jalan Tol Cinere-Jagorawi – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. A. Yani – Jalan Letjen Suprapto

• Sub Terminal Sawangan-Stasiun Juanda

Rute yang dilalui: Jalan Muchtar Raya – Jalan Meruyung Raya – Jalan Sawangan Raya – Jalan Tol Depok-Antasari – Jalan T.B. Simatupang – Jalan R.S. Fatmawati – Jalan Panglima Polim – Jalan Sisingamangaraja – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Ir. H. Juanda

• Perumahan Gardens at Candi Sawangan-Stasiun MRT Lebak Bulus

Rute yang dilalui: Jalan R.E. Martadinata – Jalan Muchtar Raya – Jalan Sawangan Raya – Jalan Tol Depok-Antasari – Jalan T.B. Simatupang – Jalan Pasar Jumat Raya

Kabupaten Tangerang

• Summarecon Digital Centre–Summarecon Mall Serpong–Stasiun MRT Lebak Bulus

Rute yang dilalui: Jalan Scientia Boulevard – Jalan Boulevard Gading Serpong – Jalan Serpong Raya – Jalan Tol Jakarta-Tangerang – Jalan Tol Kunciran-Serpong – Jalan Tol Ulujami-Serpong – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta – Jalan R.A. Kartini – Jalan Pasar Jumat

Kota Tangerang

• Tangcity Mall–ITC Kuningan–Lotte Shopping Avenue

Rute yang dilalui: Jalan Jend. Sudirman (Tangerang) – Jalan M.H. Thamrin (Tangerang) – Jalan Tol Jakarta-Tangerang – Jalan Letjen S. Parman – Jalan Brigjen Katamso – Jalan Jatibaru – Jalan Fachrudin Raya – Jalan K.H. Mas Mansyur – Jalan Prof. Dr. Satrio

Kabupaten Bekasi

• Grand Wisata Bekasi-CityWalk Gajah Mada

Rute yang dilalui: Jalan Celebration Boulevard – Jalan Tol Jakarta-Cikampek – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Gajah Mada

• Grand Wisata Bekasi-Lotte Shopping Avenue

Rute yang dilalui: Jalan Celebration Boulevard – Jalan Tol Jakarta-Cikampek – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan H.R. Rasuna Said – Jalan Prof. Dr. Satrio

• Grand Wisata Bekasi-Pondok Indah Mall

Rute yang dilalui: Jalan Celebration Boulevard – Jalan Tol Jakarta-Cikampek – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta – Jalan R.A. Kartini – Jalan Metro Pondok Indah

• Hollywood Junction Jababeka-Stasiun Jakarta Kota

Rute yang dilalui: Jalan H. Usmar Ismail – Jalan Kedasih Raya – Jalan Industri Utama – Jalan Cibarusah-Industri Raya – Jalan Tol Jakarta-Cikampek – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Gajah Mada

• Hollywood Junction Jababeka-Blok M Plaza

Rute yang dilalui: Jalan H. Usmar Ismail – Jalan Kedasih Raya – Jalan Industri Utama – Jalan Cibarusah-Industri Raya – Jalan Tol Jakarta-Cikampek – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Sisingamangaraja

Kota Bekasi

• Grand Dhika City Jatiwarna–Lotte Shopping Avenue

Rute yang dilalui: Jalan Hankam Raya – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan H.R. Rasuna Said – Jalan Prof. Dr. Satrio

• Grand Dhika City Jatiwarna–Plaza Senayan

Rute yang dilalui: Jalan Hankam Raya – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta – Jalan T.B. Simatupang – Jalan Pangeran Antasari – Jalan Pattimura – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Pintu I Senayan – Jalan Asia Afrika

• Grand Dhika City Jatiwarna–Museum Nasional Indonesia

Rute yang dilalui: Jalan Hankam Raya – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat

• Grand Dhika City Jatiwarna–Mal Ciputra Jakarta via Grogol

Rute yang dilalui: Jalan Hankam Raya – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta – Jalan Tol Jagorawi – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Letjen S. Parman

• Grand Dhika City Jatiwarna–Gandaria City

Rute yang dilalui: Jalan Hankam Raya – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta – Jalan T.B. Simatupang – Jalan Metro Pondok Indah – Jalan Sultan Iskandar Muda

• Grand Dhika City Bekasi Timur–CityWalk Gajah Mada

Rute yang dilalui: Jalan H. Mulyadi Joyomartono – Jalan Tol Jakarta-Cikampek – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Gajah Mada

• Grand Dhika City Bekasi Timur–Sunter Mall

Rute yang dilalui: Jalan H. Mulyadi Joyomartono – Jalan Tol Jakarta-Cikampek – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. A. Yani – Jalan Yos Sudarso – Jalan Danau Sunter Barat

• Grand Dhika City Bekasi Timur–Lotte Shopping Avenue

Rute yang dilalui: Jalan H. Mulyadi Joyomartono – Jalan Tol Jakarta-Cikampek – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan H.R. Rasuna Said – Jalan Prof. Dr. Satrio

• Mega City Bekasi–Central Park Jakarta (Grogol)

Rute yang dilalui: Jalan Jend. A. Yani (Bekasi) – Jalan Tol Jakarta-Cikampek – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Letjen S. Parman

• Mega City Bekasi–Plaza Senayan

Rute yang dilalui: Jalan Jend. A. Yani (Bekasi) – Jalan Tol Jakarta-Cikampek – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Gerbang Pemuda – Jalan Asia Afrika

• Mega City Bekasi–Museum Nasional Indonesia

Rute yang dilalui: Jalan Jend. A. Yani (Bekasi) – Jalan Tol Jakarta-Cikampek – Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat

Rute Koridor Transjakarta

Pengoperasian armada Perum PPD pada koridor–koridor Transjakarta tergantung pada rencana operasi, sehingga dapat berubah–ubah setiap harinya. Pada umumnya, armada Perum PPD dioperasikan pada rute–rute sebagai berikut:

• Koridor 1 (Blok M–Kota)–Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta)
• Koridor 1A (PIK–Balai Kota)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 1B (Stasiun Palmerah–Tosari)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 1F (Stasiun Palmerah–Bundaran Senayan)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 2 (Pulogadung–Harmoni)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 2B (Harapan Indah–ASMI)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 2D (Kalideres–ASMI)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD) Dan Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta)
• Koridor 3 (Kalideres–Pasar Baru)–Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta)
• Koridor 3F (Kalideres–Gelora Bung Karno)–Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta)
• Koridor 4 (Pulogadung–Dukuh Atas 2)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 4A (TU Gas–Jelambar via Sudirman–Semanggi–Slipi)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 4B (Universitas Indonesia–Stasiun Manggarai)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 4C (Bundaran Senayan–TU Gas)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 4D ( Pulogadung–Patra Kuningan)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 5 (Kampung Melayu–Ancol)–Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta) dan Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 5A (Kampung Melayu–Grogol via Monas–Thamrin–Sarinah)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 5B ( Stasiun Tebet–Jatinegara–Bidara Cina ) Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 5C (PGC–Harmoni via Kampung Melayu)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 5D (PGC–Ancol)–Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta) dan Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 5E (Kampung Rambutan–Ancol via Tol HEK–Pramuka Raya)–Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta) dan Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 5H (Harmoni–Ancol)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 5M (Kampung melayu–Tanah abang via cikini)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 6H (Lebak Bulus–Senen)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 6M (Stasiun Manggarai–Blok M)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 7 (Kampung Melayu–Kampung Rambutan)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 7A (Kampung Rambutan–Lebak Bulus)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 7B (Blok M–Kampung Rambutan)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 7C (BKN–Cibubur) Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta)
• Koridor 7D (TMII–Cawang Cikoko)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 7F (Kampung Rambutan–Harmoni via Tol HEK–Cempaka Putih)–Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta) dan Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 8 (Harmoni–Lebak Bulus)–Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta) dan Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 8A (Harmoni–Grogol)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 9 (Pinang Ranti–Pluit)–Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta) dan Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 9A (Pluit–PGC 2)–Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta) dan Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 9B (Pinang Ranti–Kota)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 9C (Pinang Ranti–Bundaran Senayan)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 9D (Pasar Minggu–Tanah Abang)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 9E (Pasar Kebayoran Lama–Jelambar)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 9K (Kampung Rambutan–Grogol 2)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 10 (Tanjung Priok–PGC 2)–Zhongtong Bus LCK6180GC Euro V (biru tua Transjakarta) dan Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 10D (Kampung Rambutan–Tanjung Priok) Zhongtong Bus Biru Tua LCGK6180GC Euro V
• Koridor 11 (Pulogebang–Kampung Melayu)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 11A ( Pulogebang–Rawamangun)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor 12B (Pluit–Senen)–Hino RK8 R260 (biru Perum PPD)
• Koridor B11 (Summarecon Bekasi–Tosari)–Hino RK8 R260
• Koridor B12 (Summarecon Bekasi–Terminal Tanjung Priok)–Hino RK8 R260
• Koridor B21 (Terminal Bekasi–Grogol)–Hino RK8 R260
• Koridor B22 (Terminal Bekasi–Juanda)–Hino RK8 R260
• Koridor D11 (Terminal Depok–BKN)–Hino RK8 R260
• Koridor S11 (Terminal BSD–Jelambar)–Hino RK8 R260
• Koridor S21 (Terminal Pondok Cabe–Tosari)–Hino RK8 R260
• Koridor S22 (Terminal Pondok Cabe–Kampung Rambutan)–Hino RK8 R260
• Koridor T11 (Terminal Poris Plawad/Palem Semi–Bundaran Senayan)–Hino RK8 R260
• Koridor T12 (Terminal Poris Plawad–Juanda)–Hino RK8 R260
• Koridor T13 (Terminal Poris Plawad–Grogol)–Hino RK8 R260

Perusahaan Umum DAMRI (awalnya Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia; atau dikenal dengan Perum DAMRI, atau hanya DAMRI saja) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang transportasi darat. Perusahaan ini memulai sejarahnya sebagai sebuah jawatan dengan diterbitkannya Maklumat Kementerian Perhubungan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946, di mana jawatan tersebut diberi tugas untuk menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai sebuah perusahaan umum (Perum), nama DAMRI tetap diabadikan sebagai brand mark dari perusahaan yang hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan bus dan truk.

Hingga saat ini, DAMRI memiliki jaringan pelayanan tersebar hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam kegiatan usahanya DAMRI menyelenggarakan pelayanan angkutan kota, angkutan antarkota, angkutan pemadu moda khusus bandar udara, angkutan pariwisata, angkutan logistik, angkutan keperintisan, dan angkutan lintas batas negara.

Sejarah

Pada tahun 1943, terdapat dua usaha angkutan pada zaman pendudukan Jepang yaitu Jawa Unyu Zigyosha (ジャワ運輸自動車) yang mengkhususkan diri pada angkutan barang dengan truk, gerobak atau cikar, dan juga terdapat Jidousha Sokyoku (自動車総局 Jidousha Soukyoku) yang melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor atau bus. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, di bawah pengelolaan Departemen Perhubungan RI, Jawa Unyuu Jidousha berubah nama menjadi Djawatan Pengangkoetan untuk angkutan barang dan Jidousha Sokyoku beralih menjadi Djawatan Angkoetan Darat untuk angkutan penumpang.

Pada 25 November 1946, kedua jawatan itu digabungkan berdasarkan Maklumat Menteri Perhubungan RI No.01/DAM/46 sehingga dibentuklah “Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia”, disingkat DAMRI, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus, truk, dan angkutan bermotor lainnya.

Tugas tersebut menjadikan semangat kesejarahan DAMRI yang telah memainkan peranan aktif dalam kiprah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda di Jawa.

Tahun 1961, terjadi peralihan status DAMRI menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 233 Tahun 1961 yang kemudian pada tahun 1965 BPUPN dihapus dan DAMRI ditetapkan menjadi Perusahaan Negara (PN).

Tahun 1982, DAMRI beralih status menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1984,[4] serta dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 dan berkelanjutan hingga saat ini, di mana PERUM DAMRI diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan jasa angkutan umum untuk penumpang dan atau barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor.

Saat ini, DAMRI merupakan salah satu perusahaan umum yang dimiliki pemerintah pusat yang dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

Layanan

Angkutan Perkotaan

Angkutan Perkotaan Adalah sebuah moda transportasi perkotaan yang merujuk kepada kendaraan umum dengan rute yang sudah ditentukan. pelayanannya meliputi jaringan trayek kota (dalam wilayah kota, ibukota provinsi dan kabupaten). Jaringan pelayanan meliputi 9 (sembilan) kota besar di seluruh Indonesia meliputi Jabodetabek, Medan, Batam, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Surabaya, Makassar, Kendari dan Manado.

Trans Bandung Raya

Trans Bandung Raya merupakan layanan bus kota yang dioperasikan oleh DAMRI di Bandung Raya. Dari kedua puluh trayek yang tersedia, hanya empat trayek saja yang masih beroperasi hingga saat ini.

Angkutan Pemadu Moda

Angkutan pemadu moda atau dikenal dengan angkutan bandar udara (angkutan bandara) merupakan salah satu segmen pelayanan yang beroperasi dari dan ke Bandar udara. Segmen Angkutan Bandar udara ini tidak hanya melayani wilayah Ibu Kota Jakarta saja, namun sudah hampir menjangkau Bandar udara-bandar udara yang ada di wilayah Indonesia. Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan ini akan terus memberikan pelayanan terbaiknya dengan tarif relatif terjangkau, aman dan nyaman. Terdapat di 25 Kantor Cabang DAMRI yang terdiri dari 90 Trayek dan didukung dengan 598 unit armada.

Angkutan Antarkota

DAMRI melayani angkutan antarkota terdiri dari antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP). Terdapat 33 Kantor Cabang DAMRI di seluruh kota di Indonesia.

DAMRI angkutan antarkota dilayani dengan kelas non-ekonomi (atau kelas komersil) yang seperti Bisnis, Eksekutif, Royal dan Limosin.

Beberapa rute DAMRI antarkota diantaranya:

• Bogor – Purwokerto
• Bogor – Yogyakarta
• Bandung – Kuningan
• Bandung – Indramayu
• Bekasi – Bandar Lampung
• Bekasi – Purwokerto
• Depok – Bandar Lampung
• Jakarta – Bandar Lampung
• Jakarta – Cilacap
• Jakarta – Kotabumi
• Jakarta – Cirebon – Kuningan
• Jakarta – Metro
• Jakarta – Palembang
• Jakarta – Purwokerto
• Jakarta – Surabaya
• Jakarta – Malang
• Jakarta – Yogyakarta
• Pontianak – Palangka Raya
• Pontianak – Pangkalan Bun
• Samarinda – Banjarmasin
• Serang – Wonosobo
• Tasikmalaya – Bengkulu

Angkutan Antarnegara

Angkutan antarnegara atau dikenal dengan antar lintas batas negara yang disingkat jadi ALBN adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalalm trayek. DAMRI mempelopori transportasi lintas-batas antar negara Indonesia dan Malaysia, dengan melayani trayek dari Pontianak (Indonesia) tujuan Kuching (Malaysia). Selain itu DAMRI juga telah membuka layanan baru dari Pontianak menuju Bandar Seri Begawan (Brunei).

DAMRI juga sedang merintis rute antar negara seperti ke Timor Leste dan Papua Nugini. Trayek Angkutan Antar Negara yaitu:

• IndonesiaPontianak–MalaysiaKuching
• IndonesiaPontianak–BruneiBandar Seri Begawan
• IndonesiaKupang–Timor LesteDili
• IndonesiaJayapura–Papua NuginiVanimo

Angkutan Pariwisata

Melayani angkutan pariwisata atau travel dengan menggunakan kendaraan minibus, bus medium dan bus besar. Juga bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakeraan dalam pengangkutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta ke daerah asal TKI.

Angkutan Perintis

Melayani daerah-daerah terpencil dan terisolir yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan lain. Angkutan Perintis merupakan penugasan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi agar anak-anak dapat bersekolah, biaya logistik dapat berkurang, dan hasil bumi dapat terdistribusikan.

Angkutan Logistik

DAMRI juga melayani pengiriman barang dengan menggunakan truk yang bernama dagang sebagai DAMRI Logistik. DAMRI bekerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk tujuan Medan, Dumai, Surabaya dan Mataram di jalur primer dan sekunder. DAMRI Logistik juga melayani angkutan barang sebagai layanan terusan dari PT Kereta Api Logistik serta pihak swasta lainnya.

Pos Indonesia merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan persero.

Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, ritel, dan properti, yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 Agen Pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pelayanan

Dalam melaksanakan pelayanan pos di Indonesia, Pos Indonesia membagi wilayah negara Indonesia enam daerah atau regional dalam pengoperasiannya. Pembagian regional tersebut mencakup semua provinsi yang ada di Indonesia, yang terbagi menjadi 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang dan 3.666 Kantor Cabang pembantu. Setiap divisi meliputi satu atau beberapa provinsi yang menjadi bagian dari divisi tersebut. Regional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Regional 1 Medan (meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan dan Bangka Belitung)
2. Regional 2 Jakarta (meliputi Provinsi DKI Jakarta, Debotabek dan Banten)
3. Regional 3 Bandung (meliputi Provinsi Jawa Barat kecuali Debotabek)
4. Regional 4 Semarang (meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)
5. Regional 5 Surabaya (meliputi sebagian Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT)
6. Regional 6 Makassar (meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua)

Ekspansi wilayah pelayanan Pos Indonesia tidak hanya meliputi wilayah Indonesia saja, tetapi juga sudah meliputi dunia internasional. Pelayanan dalam skala internasional ini memungkinkan Pos Indonesia untuk melaksanakan salah satu tujuannya untuk bisa go international. Ekspansi wilayah pelayanan Pos Indonesia ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan badan-badan usaha di negara lain yang berskala internasional, seperti Western Union.

Andil Pos Indonesia dalam melayani pelanggannya, baik di skala nasional ataupun internasional, tidak terbatas hanya dalam dunia perposan, tetapi juga dalam dunia keuangan. Fasilitas transfer uang melalui Pos Indonesia bisa dinikmati oleh para pelanggannya. Fasilitas pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon pun bisa dinikmati di kantor-kantor Pos Indonesia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam pelayanan Pos Indonesia terhadap pelanggannya merupakan suatu strategi yang diambil oleh Pos Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya.

Pada 5 Juni 2021, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana mengumumkan bahwa Pos Indonesia mulai beroperasi penuh 24 jam tanpa adanya hari libur pada awal Juni 2021. Hal ini dilakukan guna memenuhi permintaan kebutuhan logistik yang semakin meningkat, khusunya pada hari-hari libur akibat berkembangnya perdagangan elektronik di Indonesia.

Sejarah

Dunia perposan modern muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat VOC menguasai bumi nusantara ini. Pada saat itu, perhubungan pos hanya dilakukan di kota-kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat-surat atau paket-paket pos hanya diletakkan di Stadsherbrg atau Gedung Penginapan Kota sehingga orang-orang harus selalu mengecek apakah ada surat atau paket untuknya di dalam gedung itu. Untuk meningkatkan keamanan surat-surat dan paket-paket pos tersebut, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff mendirikan kantor pos pertama di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta). Pos pertama ini didirikan pada tanggal 26 Agustus 1746; tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Pos Indonesia dan menjadikannya perusahaan tertua di Indonesia yang masih beroperasi.

Era kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels di VOC membuat sebuah kemajuan yang cukup berarti di dalam pelayanan pos di nusantara. Kemajuan tersebut berupa pembuatan jalan yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan. Jalan sepanjang 1.000 km ini sangat membantu dalam mempercepat pengantaran surat-surat dan paket-paket antarkota di Pulau Jawa. Jalan yang dibuat dengan metode rodi (kerja paksa) ini dikenal dengan nama Groote Postweg (Jalan Raya Pos). Dengan adanya jalan ini, perjalanan antara Provinsi Jawa Barat sampai Provinsi Jawa Timur, yang awalnya bisa memakan waktu puluhan hari, bisa ditempuh dalam jangka waktu kurang dari seminggu.

Arus perkembangan teknologi telepon dan telegraf yang masuk ke Indonesia pun mengubah sistem pelayanan pos di Indonesia. Pada tahun 1906, pos di Indonesia pun akhirnya berubah menjadi Posts Telegraafend Telefoon Dienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT). Layanan pos yang awalnya berpusat di Weltevreden (Gambir) juga berpindah ke Dinas Pekerjaan Umum atau Burgerlijke Openbare Werker (BOW) di Bandung pada tahun 1923. Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, Jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang. Angkatan Muda PTT (AMPTT) mengambil alih kekuasaan Jawatan PTT tersebut dan kemudian secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 September 1945. Hari itu pun diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Parpostel.

Cukup banyak perubahan dalam sistem Pos Indonesia sendiri. Perubahan tersebut terlihat dari bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Pos Indonesia secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 1961, Pos Indonesia resmi menjadi perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Jawatan PTT itu kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Setelah menjadi perusahaan negara, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) mengalami pemecahan menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang lebih luas lagi dari masing-masing badan usaha milik negara (BUMN) ini. Pemecahan PN Postel menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi ini memiliki legalitas hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 dikeluarkan untuk mengubah lagi bentuk badan usaha dari pelayanan pos di Indonesia ini (melalui PN Pos dan Giro). Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Perusahaan Negara Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro (Perum Pos dan Giro). Hal ini bertujuan untuk semakin mempermudah keleluasaan pelayanan pos bagi masyarakat Indonesia. Perubahan bentuk usaha dari sebuah perusahaan negara menjadi perusahaan umum ini pun disempurnakan lagi supaya bisa mengikuti iklim usaha yang sedang berkembang melalui keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1984 mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan. Setelah beberapa tahun memberikan pelayanan dengan statusnya sebagai perusahaan umum, Pos Indonesia mengalami perubahan status atau bentuk usaha lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995, Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT Pos Indonesia (Persero). Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kedinamisan untuk PT Pos Indonesia (Persero) sehingga bisa lebih baik dalam melayani masyarakat dan menghadapi perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat persaingannya.

Daftar direktur

• Romli, Direktur Pos periode 1964-1965
• Oesadi, SH, Direktur Pos periode 1965-1968
• R.Adiwinata, Bc.AP, Direktur Utama PN Pos dan Giro 1968-1971
• R. Soebagjo, Bc.AP, Direktur Utama PN Pos dan Giro periode 1971-1977.
• Moeljoto, Bc.AP, Direktur Utama Perum Pos dan Giro periode 1977-1986
• Ir. Marsoedi, Bc.AP, Direktur Utama Perum Pos dan Giro periode 1986-1994
• Ir. Cahyana Ahmadjayadi, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 1994-1999
• Alinafiah, MBA, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 1999-2004
• Drs. Hana Suryana MM, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2004-2009
• I Ketut Mardjana, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2009-2013.
• Budi Setiawan, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2013-2015
• Gilarsi Wahju Setijono, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2015-2020.
• Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama periode PT.Pos Indonesia 2020 – hingga kini.

Transformasi bisnis

Bisnis surat pos pada periode 2000-2008 mengalami penurunan drastis. Munculnya layanan pesan singkat dan internet mulai menggantikan peran Pos Indonesia.[6] Hal ini menyebabkan Pos Indonesia mengalami kerugian setiap tahun. Pada tahun 2004-2008, Pos Indonesia merugi hingga 606,5 miliar.[7] Namun, Pos Indonesia mulai berubah setelah adanya liberalisasi bisnis pos melalui UU N0. 38 Tahun 2009 tentang pos. Transformasi bisnis pun dilakukan dengan menjadikan dirinya sebagai perusahaan induk dengan membentuk enam anak perusahaan, merevitalisasi bisnis inti dan mengembangkan bisnis baru. Pos Indonesia mulai masuk ke bisnis ritel, properti dan asuransi. Selain itu, sejak 2013 juga melayani jasa pengelolaan dan penyewaan perkantoran serta ruang MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

Anak perusahaan Pos Indonesia:

• PT Pos Logistik Indonesia: layanan logistik
• PT Pos Properti: layanan bisnis di bidang properti
• PT Pos Finansial Indonesia: layanan fintech untuk kelas menengah dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
• Yayasan Pendidikan Bhakti Pos indonesia

Upaya Pos Indonesia dalam melakukan transformasi juga didukung oleh lima Badan Usaha MIlik Negara (BUMN), yaitu Bank Mandiri, PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Telkom dan PT Pertamina.

Pos Indonesia meluncurkan GaleriPos.com pada 14 Desember 2013. E-Commerce Clearing House Pos Indonesia adalah layanan e-commerce yang dibangun dengan mengintegrasikan tiga pilar utama dalam bisnis e-commerce yaitue-marketplace, online payment dan shipping/delivery.

Produk dan jasa

Secara umum, Pos Indonesia membagi lingkup bisnisnya menjadi dua, yakni Bisnis Surat Paket (BSP) dan Jasa Keuangan (Jaskug).

• Bisnis Surat Paket dan Logistik
  • Pos Domestik
    • Pos Instant
    • Pos Express
    • Pos Kilat Khusus
    • Paket Pos Jumbo
    • Paket Pos Biasa
    • Kargo Ritel (Udara, Darat)
  • Pos Internasional
    • Express Mail Service (EMS)
    • Paket Cepat Internasional
    • Pos Ekspor
    • Pos Tercatat Internasional
    • Paket Biasa Internasional
    • Pos Udara Internasional
  • Logistik
    • Integrasi Logistik
• Bisnis Jasa Keuangan
  • Pospay
  • Weselpos (Instan, Prima, Cash to Account, Western Union)
  • Giro Pos
  • Fund Distribution
  • Bank Channeling

Rencana bisnis

PT Pos Indonesia (Persero) dan DHL Express Indonesia memperpanjang kerja sama Express Mail Service (EMS) ke luar negeri yang bertujuan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia serta meningkatkan dan memperbaiki akses jaringan global agar lebih efektif dan efiesien.

PT Pos Indonesia (Persero) meneken perjanjian kerja sama dengan GD Express Carrier Berhard, sebuah perusahaan kurir swasta terbesar nomor dua di Malaysia setelah Pos Malaysia. Kerja sama ini dilakukan untuk menyinergikan kurir swasta terbesar di Malaysia dengan kekuatan jaringan nasional yang dimiliki Pos Indonesia.

Bagi Pos Indonesia, kerja sama ini akan meningkatkan waktu pengiriman di negara tujuan dari sebelumnya H+1 s/d H+5, menjadi maksimal H+2. Keuntungan lainnya, berupa akses pasar yang lebih luas di Malaysia. Sementara itu bagi GD Express Carrier Berhard, kerja sama ini penting dalam membuka akses pasar pengiriman express delivery. Kerja sama dengan Pos Indonesia dinilai sangat strategis bagi GD Express, karena bisa memperluas pasar express delivery ke Indonesia.

Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) siap menggandeng PT Pos Indonesia, sebagai layanan logistik bisnis e-commerce nantinya. Hal ini masuk dalam roadmap e-commerce yang tengah digodok oleh BeKraf. Revitalisasi PT Pos Indonesia menjadi logistik dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pengiriman barang hasil transaksi jual beli on-line yang telah dilakukan.

PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman bersama 12 BUMN untuk menjalankan Sistem Logistik Nasional (Silognas) secara kian mulus (seamless logistic). PT Pos berada dalam posisi sebagai fasilitator untuk terbangunnya seamless logistic. Melalui nota kesepahaman ini, ada sejumlah hal yang ingin dicapai. Pertama, sinergi BUMN ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini berada di kisaran 27 persen. Kedua, adalah untuk menghilangkan disparitas harga komoditas antara wilayah urban dan rural. Ketiga, adalah untuk memfasilitasi sebagai proses backbone-nya sistem perdagangan secara elektronik (e-commerce). Keempat, juga merupakan bentuk keinginan untuk pemberdayaan dan memfasilitasi UMKM agar bisa lebih kompetitif.

Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono bersama pimpinan 12 BUMN yakni Direktur Utama PT Angkasa Pura I Sulistyo Wimbo S. Hardjito, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Plt Direktur Utama DAMRI Sarmadi Usman, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd Arham Sakir Torik, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I Bambang Eka Cahyana, Plt Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Dede R. Martin, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III Djarwo Surjanto, Direktur SDM Umum PT Pelabuhan Indonesia IV Niken Probowati, Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro, Direktur Utama PT ASDP Danang S. Baskoro, dan Direktur Pengembangan Bisnis Riset dan Teknologi PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat.

Penghargaan

PT Pos Indonesia Meraih penghargaan dalam kategori The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 dalam ajang GRC & Performance Excellence Award 2022.

PT Pos Indonesia meraih penghargaan dalam ajang Indonesia TOP Digital PR Award 2022

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau biasa disingkat menjadi PT PELNI (Persero), adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pelayaran angkutan penumpang dan barang. Hingga tahun 2020, perusahaan ini mengoperasikan 26 unit kapal penumpang, 53 unit kapal perintis, 8 unit kapal Tol Laut, 4 unit kapal kargo, 1 unit kapal ternak, dan 20 unit kapal rede. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki 45 kantor cabang, 115 titik terminal, 1 kantor cabang khusus (di Singapura), serta 2 Unit Bisnis Strategis (Galangan Surya di Surabaya dan Hotel Bahtera di Cipayung). Kapal-kapal Pelni secara rutin menyinggahi 91 pelabuhan di Indonesia. Dari semua kapal milik perusahaan ini, tiga unit di antaranya, yakni KM Kerinci, KM Wilis, dan KFC Jet Liner, berfungsi sebagai kapal sewa atau kapal cadangan bila ada kapal lain yang sedang masuk dok. Kapal penumpang milik perusahaan ini terdiri dari enam jenis, yakni kapasitas 3.000 penumpang, 2.000 penumpang, 1.000 penumpang, 500 penumpang, kapal Ro-Ro, dan kapal feri.

Sejarah

Pelni berawal dari Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PEPUSKA) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tertanggal 5 September 1950. Yayasan PEPUSKA didirikan setelah Pemerintah Belanda menolak permintaan Pemerintah Indonesia untuk mengubah status NV Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) menjadi perseroan terbatas. Sebagai maskapai pelayaran Belanda yang beroperasi di perairan Indonesia, NV KPM juga menolak untuk memakai bendera Indonesia.

Dengan modal awal 8 unit kapal, PEPUSKA harus bersaing dengan KPM yang armadanya lebih banyak dan memiliki kontrak-kontrak yang bersifat monopoli. Setelah PEPUSKA dibubarkan pada 28 April 1952, PT Pelni didirikan berdasarkan SK Menteri Perhubungan tanggal 28 Februari 1952 dan 19 April 1952. Presiden direktur Pelni yang pertama bernama Ma’moen Soemadipraja. Pada waktu itu, modal awal Pelni adalah 8 unit kapal yang diwariskan oleh Yayasan PEPUSKA. Kekurangan armada diatasi dengan memesan 45 unit kapal penumpang dari Eropa Barat dengan dana dari Bank Ekspor Impor Indonesia. Hingga kapal-kapal yang dipesan tiba, Pelni mencarter kapal-kapal asing untuk mengisi trayek yang ditinggalkan KPM. Selain itu, Pelni juga menambah jumlah armada dengan kapal-kapal hasil pampasan perang dari Jepang.

Pada tahun 1961, Pelni diubah statusnya dari perseroan menjadi perusahaan negara. Status Pelni kembali diubah dari perusahaan negara menjadi perseroan terbatas pada tahun 1975.

Dua kapal Pelni, KM Rinjani dan KM Kambuna dihibahkan kepada TNI-AL. Penyerahannya dilakukan pada 13 Mei 2005 di Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok. KM Kambuna diganti namanya menjadi KRI Tanjung Nusanive (KRI 973), dan KM Rinjani menjadi KRI Tanjung Fatagar (KRI 974).

Pada bulan Maret 2020, Pelni resmi menyerahkan mayoritas saham PT Rumah Sakit Pelni, yang mengelola sebuah rumah sakit di Jakarta, ke PT Pertamina Bina Medika, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan kepemilikan semua rumah sakit yang dimiliki oleh BUMN.

Armada

Sebagian besar armada kapal penumpang milik Pelni diproduksi oleh galangan kapal Meyer Werft asal Jerman. Kabin penumpang umumnya dibagi menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas ekonomi. Kabin terbaik adalah kelas 1A diikuti dengan kelas 1 B, kelas 2A, kelas 2B, kelas 3, dan kelas ekonomi. Penumpang kelas ekonomi tidur beramai-ramai di sebuah kamar yang dilengkapi kasur. Di dalam kapal terdapat rumah makan, kafetaria, toko kelontong, bioskop mini, arena pertunjukan musik, dan mushola.

Selain itu Pelni juga bekerja sama dengan Telkomsel untuk pemasangan BTS di atas beberapa kapal Pelni.

Kapal dengan trayek tetap

• KM Awu
• KM Binaiya
• KM Bukit Raya
• KM Bukit Siguntang
• KM Ciremai
• KM Dobonsolo
• KM Dorolonda
• KM Egon
• KM Fudi
• KM Ganda Dewata
• KM Gunung Dempo
• KM Kelimutu
• KM Kelud
• KM Lawit
• KM Labobar
• KM Lambelu
• KM Leuser
• KM Nggapulu
• KM Pangrango
• KM Sangiang
• KM Sinabung
• KM Sirimau
• KM Tatamailau
• KM Tidar
• KM Tilongkabila
• KM Wilis
• KM Umsini

Kapal cadangan dan carter

• KFC Jet Liner
• KM Willis 2018-08-24 di Wayback Machine. (Padang)

Pelabuhan Tujuan

Pelni sebagai penyedia jasa pelayaran perintis memberikan pelayanan di kota-kota besar Indonesia, hingga ke pulau-pulau terpencil di pelosok negeri yang meliputi lebih dari 150 pelabuhan tujuan dari Sabang sampai Merauke.

Kota besar yang dilayani Pelni antara lain

• Bengkulu * Medan
• Denpasar * Ambon
• Bontang * Cirebon
• Gorontalo * Jambi
• Balikpapan * Jayapura
• Kendari * Banjarmasin
• Banyuwangi * Kupang
• Makassar * Bau-bau
• Manokwari * Merauke
• Jakarta * Bandar Lampung
• Bengkulu * Padang
• Berau * Biak
• Bima * Palembang
• Bandar Lampung * Semarang
• Surabaya * Pontianak
• Batam * Bitung
• Pangkalan Bun
• Sorong
• Jayapura
• Raja Ampat

Selain itu Pelni juga singgah di pulau terluar negeri seperti

• Natuna
• Nias
• Morotai
• Nunukan

Pelni sekarang juga membuka rute Internasional

• Davao
• Dili

Bisnis

Garuda Indonesia dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) bekerjasama membuat paket wisata komplet untuk menjelajahi kepulauan Karimunjawa yang berada di wilayah Jawa Tengah. Paket wisata dengan nama Lets Go Karimunjawa ini bisa mulai dinikmati tanggal 9 Januari 2016. Untuk mendukung paket wisata ini Pelni membuka pelayaran reguler menuju Karimunnjawa dan jadwal kapal pelni setiap dua minggu sekali.

Kerjasama yang dilakukan Garuda dan PT Pelni yaitu untuk merangkul minat wisata Karimunjawa yang berada di luar Jawa Tengah. Nantinya wisatawan yang berangkat dari Jakarta, Surabaya, denpasar, Makassar, dan Pangkalan Bun cukup membayar paket dan bisa berpetualang di Karimunjawa selama dua hari.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (disingkat Pelindo) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Saat ini, perusahaan ini mengoperasikan 94 Pelabuhan yang terletak di 32 Provinsi Indonesia. Dari Sumatra Barat hingga Jawa Barat, Pelindo menjadi salah satu BUMN strategis dimana seluruh pelabuhan yang dikelola memiliki posisi yang signifikan dalam perhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut.

Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah sejak tahun 1960 ini telah berubah status usaha dari PN sejak pendiriannya berlanjut menjadi Perum pada tahun 1983 dan akhirnya menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1992. Perubahan status usaha itu tak lepas dari gegap gempitanya Pelindo untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana teknis kegiatan logistik dibidang kepelabuhanan, yaitu membangun Pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Priok. Pencapaian sukses pernah diraih perusahaan ini sebagai The Best Port Practices in Asia-Pacific Region pada Tahun 1980an. Namun, tidak lepas juga akibat tidak adanya perkembangan signifikan dalam kegiatannya membuat Pelindo tertinggal dan terkucil. Meski cukup ironis untuk diketahui, Pelindo tidak malu untuk menghadapi perubahan dan bergerak bersama dengan perubahan dengan berubah. Kawasan pelabuhan diperluas, fasilitas pelabuhan diperbarui dan tata kelola manajemen perusahaan dirombak total untuk menciptakan gerak usaha yang lebih adaptabel, resilien dan progresif dalam perkembangannya sebagai pengelola pintu perdagangan Indonesia. Kini, setelah menjalani serangkaian penataan, revitalisasi dan transformasi, Pelindo hadir menjadi pengelola dan pengembang kegiatan logistik, tidak hanya sekadar pelabuhan tetapi juga berbagai usaha yang terkait dengan logistik sebagai energi perdagangan Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV resmi digabung ke dalam perusahaan ini, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Sehingga nama Pelindo II resmi berubah menjadi hanya Pelindo saja.

Sejarah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan dan terletak pada lokasi yang strategis karena berada di persilangan jalur perdagangan internasional berbasis transportasi laut. Sehingga peran pelabuhan sebagai pintu perdagangan Ekonomi Internasional sangatlah vital bagi kegiatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan pelabuhan menjadi kunci utama pemerintah untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan mengundang masuk investasi. Berikut rentang perjalanan Perusahaan Pelabuhan Indonesia 2.

Awal mula dan perkembangan (1960–1970)

Didirikannya Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan Indonesia I sampai dengan VIII pada tahun 1960 bertujuan untuk mengelola dan membangun pelabuhan di seluruh nusantara. Tidak lama kemudian, pada tahun 1964 aspek operasional Pelabuhan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang disebut Badan Pengelolaan Pelabuhan. Sementara itu, untuk aspek komersial tetap dibawah kendali PN Pelabuhan I sampai dengan VIII.

Pada tahun 1979, tingginya aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok dengan mulai padatnya arus lalu lintas kargo membuat Pelindo 2 sebagai PN diberi mandat oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok yang dibiayai oleh Bank Dunia, dimana proses pengerjaannya dipimpin oleh staf ahli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut RI (yang kelak akan menjadi salah satu dirut Pelindo 2), yaitu Richard Joost Lino. Menariknya pembangunan ini menjadikan Pelabuhan dengan lalu lintas tersibuk di Indonesia ini sebagai Pelabuhan dengan infrastruktur dan fasilitas terbaik di Asia dan sejajar dengan Pelabuhan yang ada di Singapura, Hong Kong dan Jepang.

Masa emas (1980–1989)

Selesainya pembangunan Terminal Peti Kemas 1 pada tahun 1980 dan Terminal Peti Kemas 2 pada tahun 1982 menjadi bukti pesatnya perkembangan dan pembangunan yang dilakukan oleh Perum Pelindo 2 untuk menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai ikon dan tolak ukur infrastruktur dan fasilitas serta, kegiatan kepelabuhanan di Indonesia. Hal ini terwujud dengan menjadi benchmark (acuan) dan best practices (praktik terbaik) di Asia untuk kegiatan pengelolaan dan pembangunan pelabuhan. Tercatat hingga saat ini, terdapat beberapa negara yang pernah menjadikan Pelindo 2 cabang Tanjung Priok sebagai benchmarking pembangunan pelabuhan di negara mereka, dari Malaysia, Thailand dan Republik Rakyat Tiongkok serta Korea Selatan hingga Uni Emirat Arab.

Namun, relevansi Pelindo 2 sebagai perusahaan logistik yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan dengan praktik terbaik di Asia tidak bertahan lama. Meningkatnya jumlah peredaran kapal berukuran besar, pada tahun 1990an membuat banyak perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut dari Luar Negeri untuk menutup rute pengangkutan kargo menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini tak lepas dari langkah direksi Perum saat itu yang hanya berfokus untuk meningkatkan keuntungan tanpa diikuti dengan perputaran uang yang signifikan bagi perusahaan, seperti pembangunan terminal baru yang tentunya akan meningkatkan keuntungan perusahaan seiring dengan makin membesarnya kapasitas tampung arus lalu lintas kargo. Lebih jauh lagi, para perusahaan EMKL membuka kartu dan menyatakan bahwa tingkat pengembalian keuntungan dari rute menuju Pelabuhan Tanjung Priok kecil, karena Kapal yang melayani rute kesulitan untuk bersandar, berlabuh dan melakukan bongkar muat karena ukurannya yang besar, sehingga perusahaan yang melayani rute ke Pelabuhan Tanjung Priok terpaksa melayani rute tersebut menggunakan kapal kecil yang tertinggal zaman. Hal ini tentunya membuka mata para anggota direksi, dimana secara jelas, singkat dan eksplisit bahwa Pelabuhan Tanjung Priok tidaklah sesuai, bahkan sejajar dengan pelabuhan yang ada kawasan sekitarnya. Pernyataan itu menjadi pukulan telak bagi Perum Pelindo 2 saat itu, karena dulunya Pelindo 2 lah yang justru menjadikan iklim usaha EMKL menjadi usaha yang menguntungkan, karena Pelabuhan Tanjung Priok menjadi acuan standar bagi Pelabuhan di Asia untuk berkembang lebih berkualitas dan perkembangan ini diikuti oleh perusahaan pengelola dan pengembang pelabuhan yang menjadi pemicu perubahan arah permainan usaha EMKL kelas global, malahan yang ironis adalah Pelabuhan yang pernah menjadi acuan di Asia tersebut malah menjadi kawasan yang kumuh, semrawut dan penuh kegiatan pungutan liar. Belum lagi pengelolaannya, akrab dengan kelambanan, fasilitas kuno dan tata kelolanya sangat tertinggal zaman.

Stagnansi dan mengejar ketertinggalan (1990–2000)

Ketertinggalan Pelindo 2 dalam kancah usaha logistik dengan bidang kepelabuhanan, membuat Pemerintah pada tahun 1992 mengeluarkan keputusan untuk mengubah status usaha Perum Pelindo I-VIII menjadi Perseroan Terbatas Pelindo I-IV agar BUMN pengelola dan pengembang pelabuhan ini bisa bersaing, tanpa mendapatkan kekhususan dan mampu mengikuti arus dan dinamika persaingan global. Dimulainya revitalisasi sejak diubahnya status usaha oleh Pemerintah, Pelindo 2 mengambil langkah stategis dengan membangun Terminal Peti Kemas Koja pada tahun 1995 dan membuka lelang terbuka untuk mengoperasikan Terminal Peti Kemas 1 dan 2. Jatuhnya pertumbuhan ekonomi indonesia, hingga mencapai angka negatif akibat Krisis finansial Asia 1997, membuat Terminal Peti Kemas Koja yang selesai pada tahun 1997, mengharuskan Pelindo 2 sebagai BUMN untuk mencari rekanan baru sekaligus melepas kepemilikan aset pelabuhan Tanjung Priok sebagai langkah untuk mengisi kekurangan kas perusahaan yang hampir default, karena hampir semua transaksi dilakukan dengan menggunakan Dolar Amerika. Hal ini bertepatan dengan kesepakatan paket normalisasi kegiatan ekonomi dari International Monetary Fund yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia (saat itu) Soeharto bersama Direktur IMF saat itu, Michael Camdesus sebesar US$ 40 Miliar yang mendorong BUMN untuk mengurangi besaran kepemilikan dan bekerjasama dengan investor asing sebagai langkah untuk berkompetisi secara terbuka dan adaptabel. Menindaklanjuti kesepakatan itu, Pelindo 2 langsung menyusun program pelelangan terbuka Pelindo 2 terhadap kedua Terminal Peti Kemas 1 dan 2 dengan skema KSO (Kerja Sama Operasional) yang bertujuan untuk, pertama meningkatkan keuntungan perusahaan, kedua mendorong kelayakan ekonomi perusahaan untuk mengembangkan Terminal Peti Kemas baru dan ketiga menggali pengalaman dengan memanfaatkan jaringan global rekanan kerjasama untuk membuat kegiatan kepelabuhanan di Tanjung priok secara ekonomi menjadi menguntungkan. Pelelangan yang dilakukan pada tahun 1997 ini menjadikan Hutchison Ports (Perusahaan asal Hong Kong yang dibentuk di Kepulauan Virgin Britania Raya yang mengoperasikan pelabuhan di 52 Negara dengan 26 Terminal Peti Kemas) keluar sebagai rekanan yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Pelindo 2, kesepakatan diraih oleh kedua pihak pada tahun 1999 dengan kepemilikan sebesar 51% milik Hutchison Ports, 48,9% milik Pelindo 2 dan sisanya milik Koperasi pegawai Maritim dengan jangka waktu selama 20 tahun dengan nilai kontrak investasi sebesar US$ 423 Juta dengan upfront payment sebesar US$ 243 Juta (sebelum pengembalian aset JICT 2) dengan skema pengembangan dan pengelolaan pelabuhan bahwa, Pelindo 2 harus membeli aset yang dikerjasamakan dengan harga pasar yang sesuai dan kesepakatan ini baru saja diamendemen dengan perubahan kepemilikan sebesar 51% dimiliki oleh Pelindo 2 dan sisanya dimiliki oleh HPH dan besaran kontrak yang telah diperbarui dengan nilai sebesar 486,5 Juta dengan upfront payment sebesar US$ 215 Juta (setelah pengembalian aset JICT 2) dengan skema pengembangan dan pengelolaan pelabuhan Built-Operate-Transfer yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang kesepakatan sebeumnya, meski nilai pembayaran dimuka lebih sedikit, karena dialokasikan ke dalam belanja infrastruktur dan fasilitas baru yang nantinya akan dipindahtangankan kepemilikannya kepada Pelindo kembali.

Menghadapi perubahan, berubah dan berkembang (2000–2010)

Memasuki milenium baru, masuknya Richard “Manneke” Joost Lino kedalam jajaran Pelindo 2 oleh Menteri BUMN saat itu, Sofyan Djalil pada Bulan Mei 2009, menjadi tonggak awal perubahan di dalam Pelindo 2. Alumni Fakultas Teknik Sipil ITB Tahun 1977 yang pernah membidani kelahiran Pelabuhan Tanjung Priok itu kembali, setelah Ia sukses mengembangkan Pelabuhan Sungai Guigang, Provinsi Guangxi yang dikelola oleh Aneka Kimia Raya memimpin Pelindo 2 dengan penuh ketegasan, keberanian dan kelugasan yang tinggi dengan cara yang cerdas dan tidak kenal kompromi. Lino memutar balikkan situasi dan kondisi Pelabuhan Tanjung Priok yang semula kumuh, tidak terawat dan ketinggalan zaman. Mula-mula, Lino melakukan revitalisasi kompetensi SDM yang berkecimpung di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) itu, agar mental untuk melayani tetap ada, bukan sebaliknya. Reformasi Sumber Daya Manusia terjadi dengan perombakan standar pengisian jabatan berdasarkan kompetensi, bukan dengan melobi direksi atau pejabat tinggi. Pelindo 2 (kini menjadi IPC) pun melakukan investasi besar-besaran di human capital development. Tercatat lebih dari 500 pegawai dikirim ke berbagai Institusi berkelas dunia, baik di dalam dan luar negeri untuk mengikuti pelatihan, kuliah pascasarjana, dan program executive master of business administration (MBA).

Bahkan Ia tak gentar menghadapi para birokrat-birokrat mengobrak-abrik Pelindo 2, sebagai pimpinan perusahaan Ia juga tak pernah gentar saat digertak atau dibatasi. Dari Dirjen hingga Menteri, Ia memulai perubahan ini dengan serius dan memulai keseriusan untuk memimpin perubahan. Hal ini bukan alasan, banyak sekali upaya keras dari berbagai pejabat untuk menjatuhkan Lino. Hal itu bermula dari upaya Lino menata antrean panjang di pelabuhan pada tahun 2009. Penyebabnya ternyata ada di loket Bea dan Cukai yang sering kali hanya membuka satu loket. Melihat truk antre, ia menghubungi Bea dan Cukai setempat, tetapi tidak dilayani. Setelah itu, ia pun mengirim SMS ke Menteri Keuangan, yang saat itu dijabat Sri Mulyani. Ternyata Sri Mulyani menindaklanjuti dan para dirjen kalang kabut. Rupanya Lino telah mengusik ketentraman dan kesejahteraan Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta mitra-mitranya dari pemerintah yang mengurus pelabuhan. Penataan yang dilakukan oleh R.J Lino di Perseroan BUMN rupanya telah mempengaruhi kerja berbagai kementerian. Tentunya, mengerti bukan, “bahwa kebanyakan regulasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah sendiri hanya membuat segalanya berbelit-belit dan sulit”, dimana artinya adalah regulasi sudah tidak bertindak lagi sebagaimana regulasi bertindak mestinya, tetapi berubah menjadi sebuah formalitas yang hanya membatasi tetapi tidak menyelesaikan permasalahan dan digunakan oleh mereka yang mengerti peraturan itu, untuk dijadikan “rezeki” bagi mereka dengan memperlambat proses di pelabuhan dan hal ini berhasi diberantas oleh Pelindo 2.

2010–2020

Pada tanggal 30 Juni 2020, perusahaan ini resmi menyerahkan mayoritas saham PT. Rumah Sakit Pelabuhan, yang mengelola Rumah Sakit Pelabuhan di Jakarta, Cirebon, dan Palembang, ke PT. Pertamina Bina Medika, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan kepemilikan semua rumah sakit yang dimiliki oleh BUMN.

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Maritim

Sebagai perusahaan yang mengelola operasional pelabuhan dan mengembangkan kegiatan disektor kepelabuhanan, Pelindo 2 sebagai BUMN telah menangani berbagai proyek pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan pelabuhan yang ada. Di samping membangun infrastruktur utama, Pelindo juga membangun infrastruktur pendukung yang dikerjasamakan oleh BUMN atau swasta, seperti pembangunan akses jalan tol (bekerjasama dengan Jasa Marga, rel kereta (bekerjasama dengan Kereta Api Logistik) dan kanal untuk mendorong diversifikasi penggunaan transportasi kargo dan mengoptimalkan moda transportasi kargo. Berikut beberapa proyek pengembangan dan pembangunan yang ditangani oleh Pelindo 2.

New Priok Container Terminal & Cikarang-Bekasi-Laut Inland Waterway

Terminal Petikemas Kalibaru atau sering disebut sebagai NPCT adalah proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok yang dilaksanakan oleh Pelindo 2 yang bekerjasama dengan investor asal Singapura dan Jepang, yaitu Mitsui & Co., NYK Line dan Port of Singapore Authority. Proyek yang diinisiasi sejak tahun 2010 ini diteken kontraknya pada pertengahan tahun 2012 dan diresmikan pembangunannya pada tahun 2013 awal. Pembangunan NPCT ini tergolong cepat, karena urgensinya yang besar dan proyek ini masuk kedalam program prioritas pemerintahan saat itu, Masterplan Percepatan, Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2015. Di dalam program tersebut, pengembangan pelabuhan ini ditujukan untuk menjadi gerbang perdagangan utama Indonesia ke pasar global dengan memanfaatkan momentum pengembangan dan pembangunan pelabuhan Tanjung Priok untuk bersaing secara global dalam sektor kepelabuhanan. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan ini terbagi atas 2 tahap sekaligus. Tahap 1, pengembang bersama rekan investor akan membangun kompleks pelabuhan dan bongkar muat dari tahun 2012-2019 dengan luas sebesar 180 Ha yang mampu menampung lalu lintas kargo kontainer dan kargo produk hingga mencapai 4,5 Juta TEU’s dan 10 Juta M3, area tambat kapal sepanjang 4000 Meter dengan biaya mencapai sebesar US$ 2,5 Miliar. Pada tahap 2, pengembang dan rekan investor akan melanjutkan pembangunan komplek pelabuhan pada tahun pembangunan 2019-2024 dengan luas sebesar 300 Ha yang mampu menampung lalu lintas sebesar 8 Juta TEU’s, area tambat kapal untuk bongkar muat sepanjang 4000 Meter dengan biaya mencapai sebesar US$ 2,2 Miliar. Hal ini tentunya akan meningkatkan kapasitas maksimum pelabuhan dengan arus lalu lintas pertahun hingga mencapai 20 Juta kontainer berukuran 20 kaki, diikuti dengan pendalaman kolam berlabuh kapal hingga mencapai kedalaman -16 Meter Dpl akan mendorong perusahaan pelayaran logistik untuk memperbesar kapasitas angkut kontainer kapal mereka dari rata-rata bekapasitas 3.000 kontainer TEU’s menjadi 10.000 kontainer TEU’s, bahkan lebih yang nantinya berdampak pada meningkatnya kapasitas muat kontainer kapal seiring dengan makin layaknya infrastruktur pelabuhan untuk menampung kapal berukuran besar. Tentunya akan menarik untuk melihat langkah berbagai perusahaan pelayaran logistik berbasis maritim dari Maersk Lines (Denmark), OOCL (Hong Kong), Evergreen (Taiwan), Hapag-Lloyd (Jerman) dan UASC (Uni Emirat Arab) hingga Samudera Indonesia, Tanto Intim Line, Mentari Line hingga Temas Line mendorong globalisasi perdagangan Indonesia ke pasar internasional dengan makin efektifnya kegiatan dan efisien serta layak. Dimana Pelabuhan Tanjung Priok akan disandari kapal-kapal berukuran besar seperti di pelabuhan negara tetangga seperti Keppel Port, Singapura; Port Klang, Malaysia dan Pelabuhan Laem Chabang, Thailand.

Selain itu, sebagai rangka untuk mengembangkan kegiatan interkonektivitas logistik yang efektif, efisien dan terintegrasi di kawasan hinterland, perlu adanya diversifikasi moda transportasi. Saat ini, ruang interkonektivitas logistik di kawasan ini saat terbatas, oleh karena itu diusulkanlah alternatif yang lebih efektif, modern dan rendah biaya dalam bentuk jaringan jalur air pedalaman dengan menggunakan tongkang. CBL Inland Waterways akan menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri di sekitar Cibitung, Cikarang, dan Karawang dengan memanfaatkan arus CBL Canal. Pengembangan kanal CBL Inland Waterway dengan total panjang 25 km ini, terdiri dari proses pelebaran dan pengerukan kanal dan juga termasuk pembangunan sebuah Waterway Terminal Inland di sekitar Cikarang Industrial Estate. Pembangunan ini diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan tol di kawasan industri dan menjadikan biaya logistik semakin kompetitif. CBL Inland Waterway diharapkan dapat meningkatkan arus peti kemas volume yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok dari Cibitung, Cikarang, dan daerah Karawang, dengan total kapasitas dalam fase operasional penuh 3 juta TEUs per tahun.

Tanjung Carat Terminal & Musi-Lematang River Inland Waterway

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat adalah hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dan Pelindo 2. Untuk menunjang kegiatan ekonomi Sumatra Selatan yang terus bertumbuh, tentu membutuhkan fasilitas kepelabuhanan yang mampu menampung sesuai kebutuhan yang ada. Pada tahun 2014 saja, Sumatra Selatan menyumbang 30% dari total GDP Sumatra, dengan tingkat pembangunan ekonomi tahunan yang melebihi rata-rata di kawasan ini. Sumatra Selatan memiliki sumber daya alam yang kaya, khususnya di bidang pertanian (yaitu Kelapa Sawit), pertambangan (yaitu batubara), dan energi (yaitu minyak dan gas) yang memberikan daya tarik yang kuat bagi masuknya Foreign Direct Investment (FDI) dan juga investasi dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian provinsi. Selain itu, Sumatra Selatan yang strategis dan dekat dengan Selat Malaka, Singapura dan Malaysia, menjadi beneficial effect dimana terdapat akses langsung ke simpul transportasi dan perdagangan internasional. Kedua alasan itu yang mendasari urgensi pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat menjadi penyelesaian dalam pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Boom Baru, Palembang yang dikelola oleh Pelindo 2 yang sudah terbatas dalam pengembangan pelabuhan. Selain itu, Pelindo 2 telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan untuk mengembangkan Lematang dan Sungai Musi sebagai jaringan transportasi sungai yang nantinya akan memperluas akomodasi kegiatan penambangan batu bara di kawasan Muara Enim, serta mengembangkan pelabuhan baru laut dalam di Tanjung Api – Api yang berfungsi sebagai pengganti Pelabuhan Boom Baru. Pengembangan jaringan transportasi Sungai Lematang dilakukan dari Muara Enim dengan bifurkasi hingga Sungai Musi di Muara Lematang untuk jarak 190 km, dan Sungai Musi dari Muara Lematang hingga muara luar untuk jarak 200 km. Perkembangan ini juga meliputi kompleks bongkar muat terminal batubara di Muara Enim dan transshipment terminal batubara di Muara Lematang.Pembangunan terminal ini juga akan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang akan dikembangkan Tanjung Api – Api.

Kijing Deep Sea Water Port Terminal

Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam Kijing berawal dari urgensi yang mendesak, bahwa pelabuhan yang ada di Pontianak tidak mampu menampung lalu lintas kargo yang meningkat. Hal ini tentunya diakibatkan oleh beberapa permasalahan dilapangan, pertama dangkalnya kedalaman kolam labuh kapal untuk bersandar yang diakibatkan oleh tingginya sedimentasi di muara sungai yang terus meningkat, otomatis pengerukan bukan solusi yang layak. Terakhir, tingginya kapasitas muat kargo yang mulai melebihi kapasitas rasio hunian kontainer diakibatkan oleh berbagai pembangunan infrastruktur kota dikawasan muara sungai yang berdampak pada terbatasnya kapal besar untuk masuk dan berlabuh. Kebutuhan pembangunan Pelabuhan Kijing ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan barat yang terus berkembang. Pelabuhan Kijing akan menjadi pelabuhan DSWP (Deep Sea Water Port) pertama di Indonesia yang akan menangani lalu lintas pengangkutan berbasis kontainer dan kargo curah yang nantinya akan menjadi gerbang perdagangan Kalimantan Barat. Hal ini tentunya mendorong economical feasibility dalam pendirian dan pembentukkan kawasan industri seiring dengan meningkatnya lalu lintas kargo. Selain itu, posisi strategis Pelabuhan Kijing yang langsung berhadapan dengan jalur perdagangan laut Internasional tersibuk didunia menjadikan beneficial effect bagi pembangunan Pelabuhan Kijing dimana setiap tahun arus lalu lintas yang bergerak menuju Indonesia mencapai rata-rata 8% pertahun, otomatis pembangunan ini akan memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan arus lalu lintas kapal kargo yang sesuai dengan teknologi yang diterapkan diberbagai negara lain. Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam Kijing bagi Pelindo menjadi strategis untuk mengurai keterbatasan Pelabuhan Pontianak, dari dangkalnya alur kolam labuh sandar kapal, tidak mencukupinya lapangan penapungan kontainer yang terus meningkat.

Memaksimalkan kesempatan ekonomi dari Kalimantan Barat melalui Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam Kijing sangatlah tepat, karena multiplier effect (efek berganda) yang dihasilkan menjadi kunci utama untuk tetap menggerakkan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi dikawasan ini dan terdapat alasan utama Pelabuhan Kijing Pelabuhan. Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam Kijing sangat menarik bagi perusahaan pengiriman logistik kargo. Karena selesainya pembangunan Pelabuhan ini akan mengundang datangnya kapal berukuran besar seperti dinegara tetangga, dimana rata-rata kapal yang datang memiliki kemampuan angkut dari ukuran 10.000 kontainer berukuran 20 kaki, bahkan lebih. Hal ini tentunya akan menekan biaya pengiriman yang signifikan dan alokasi waktu yang digunakan akan berkurang drastis, karena kapal kargo berbasis kontainer berukuran besar tidak perlu lagi transit di Singapura untuk memindahkan kargo. Singkatnya, penggunaan biaya untuk pengiriman dan pemanfaatan waktu akan menciptakan efek berganda bagi kegiatan ekonomi dikawasan Pelabuhan Laut Dalam Kijing yang nantinya menjadi tonggak awal untuk memanfaatkan kesempatan dan mengembangkan kesempatan ekonomi di Kalimantan Barat.

Wilayah operasi

Wilayah operasi Pelindo mencakup 32 provinsi dan mengelola 95 pelabuhan yang diusahakan, yaitu:

• Wilayah I
  • Pelabuhan Ulee Lheue (Kota Banda Aceh, Aceh)
  • Pelabuhan Belawan (Kota Medan, Sumatra Utara)
    • Belawan International Container Terminal
    • Terminal Petikemas Domestik Belawan
    • Terminal Penumpang Bandar Deli
  • Pelabuhan Pekanbaru (Kota Pekanbaru, Riau)
  • Pelabuhan Jambi (Kabupaten Muaro Jambi, Jambi)
  • Pelabuhan Batam (Kota Batam, Kepulauan Riau)

• Wilayah II
  • Pelabuhan Teluk Bayur (Kota Padang, Sumatra Barat)
  • Pelabuhan Palembang (Kota Palembang, Sumatra Selatan)
  • Pelabuhan Pangkal Balam (Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung)
  • Pelabuhan Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung, Bangka Belitung)
  • Pelabuhan Panjang (Kota Bandar Lampung, Lampung)
  • Pelabuhan Banten (Kota Cilegon, Banten)
  • Pelabuhan Tanjung Priok (Kota Jakarta Utara)
    • Jakarta International Container Terminal
    • Terminal Petikemas Koja
    • Multi Terminal Indonesia
    • Mustika Alam Lestari
    • Terminal Penumpang Nusantara
    • Terminal Peti Kemas Kalibaru
  • Pelabuhan Sunda Kelapa (Kota Jakarta Utara)
  • Pelabuhan Dwikora (Kota Pontianak, Kalimantan Barat)
• Wilayah III
  • Pelabuhan Tanjung Emas (Kota Semarang, Jawa Tengah)
  • Pelabuhan Tanjung Perak (Kota Surabaya, Jawa Timur)
    • Terminal Petikemas Surabaya
    • Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara
    • Terminal Pelabuhan Teluk Lamong
  • Pelabuhan Benoa (Kota Denpasar, Bali)
  • Pelabuhan Lembar (Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat)
  • Pelabuhan Tenau (Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur)
  • Pelabuhan Trisakti (Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan)

• Wilayah IV
  • Pelabuhan Samudera & Terminal Peti Kemas Palaran (Kota Samarinda, Kalimantan Timur)
  • Pelabuhan Semayang (Kota Banjarmasin, Kalimantan Timur)
  • Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan, Kalimantan Utara)
  • Pelabuhan Soekarno-Hatta (Kota Makassar, Sulawesi Selatan)
    • Terminal Petikemas Makassar
    • Makassar New Port
    • Terminal Penumpang Terpadu
  • Pelabuhan Bitung (Kota Bitung, Sulawesi Utara)
  • Pelabuhan Kendari (Kota Kendari, Sulawesi Tenggara)
  • Pelabuhan Pantoloan (Kota Palu, Sulawesi Tengah)
  • Pelabuhan Yos Soedarso (Kota Ambon, Maluku)
  • Pelabuhan Ternate (Kota Ternate, Maluku Utara)
  • Pelabuhan Jayapura (Kota Jayapura, Papua)
  • Pelabuhan Biak (Kabupaten Biak Numfor, Papua)
  • Pelabuhan Merauke (Kabupaten Merauke, Papua Selatan)
  • Pelabuhan Manokwari (Kabupaten Manokwari, Papua Barat)
  • Pelabuhan Fakfak (Kabupaten Fakfak, Papua Barat)
  • Pelabuhan Sorong (Kota Sorong, Papua Barat Daya)

Bidang usaha

Bidang usaha Pelindo meliputi penyediaan dan pengusahaan:

• Perairan dan kolam pelabuhan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh;
• Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal keluar masuk pelabuhan, olah gerak kapal di dalam kolam serta jasa pemanduan dan penundaan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya;
• Fasilitas untuk kapal bertambat serta melakukan bongkar muat barang dan hewan;
• Fasilitas pergudangan dan lapangan penumpukan;
• Terminal konvensional, terminal petikemas, dan terminal curah untuk melayani bongkar muat komoditas sesuai jenisnya;
• Terminal penumpang untuk pelayanan embarkasi dan debarkasi penumpang kapal laut;
• Fasilitas listrik, air minum dan telepon untuk kapal dan umum di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
• Lahan untuk industri, bangunan dan ruang perkantoran umum;
• Pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan.
• Jasa Barang serta pusat lalu lintas

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (disingkat KAI atau PT KAI) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT KAI dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia.

Pada tanggal 8 Mei 2020, Didiek Hartantyo ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan posisi Edi Sukmoro yang telah menjabat sebelumnya. KAI memiliki status keanggotaan di Uni Kereta Api Internasional (UIC) sejak 2009.

Sejarah

Pra-kemerdekaan

Pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 1864, kereta api pertama di Indonesia lahir. Pembangunan diprakarsai oleh Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) dengan rute Samarang-Tanggung. Pencangkulan tanah pertama dilakukan di Desa Kemijen dan diresmikan oleh Mr. L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele. Namun jalur ini dibuka tiga tahun berikutnya, 10 Agustus 1867. Hingga tahun 1873 tiga kota di Jawa Tengah, yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta sudah berhasil dihubungkan.

Pada tahun 1869, untuk pertama kalinya, angkutan trem diperkenalkan oleh perusahaan trem Bataviasche Tramweg Maatschappij (BTM), untuk warga Batavia. Sarana penariknya berupa hewan kuda dengan lebar sepur 1.188 mm.

Masa politik kolonial liberal rupanya mengakibatkan Pemerintah Belanda enggan mendirikan perusahaannya dan justru memberikan kesempatan luas bagi perusahaan-perusahaan (KA) swasta. Namun sayangnya, perusahaan swasta itu tidak memberikan keuntungan berarti (apalagi NIS masih membutuhkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kolonial), maka Departemen Urusan Koloni mendirikan operator KA lain, Staatsspoorwegen, yang membentang dari Buitenzorg hingga Surabaya. Pertama dibangun di kedua ujungnya, jalur pertama di Surabaya dibuka pada tanggal 16 Mei 1878 dan terhubung pada tahun 1894.

Selain itu, muncul juga lima belas operator KA swasta di Jawa yang menamakan dirinya sebagai “perusahaan trem uap”, namun meskipun namanya demikian, perusahaan itu sudah dapat dianggap sebagai operator KA regional.

Sebagai perusahaan kolonial, sebagian besar jalur KA di Indonesia mempunyai dua tujuan: ekonomis dan strategis. Nyatanya, syarat bantuan keuangan NIS antara lain membangun rel KA ke Ambarawa, yang memiliki benteng bernama Willem I (yang diambil dari nama Raja Belanda). Jalur KA negara pertama dibangun melalui pegunungan selatan Jawa, selain daerah datar di wilayah utara Jawa, untuk alasan strategis sama. Jalur KA negara di Jawa menghubungkan Anyer (lintas barat) menuju Banyuwangi (lintas timur).

Selain di Jawa, pembangunan rel KA juga dilakukan di Aceh, menghubungkan Banda Aceh hingga Pelabuhan, dengan lebar sepur 1.067 mm, yang digunakan untuk keperluan militer. Kemudian, lebar sepur yang sebelumnya 1.067 mm kemudian diganti menjadi 750 mm membentang ke selatan. Jalur ini kemudian berpindah kepemilikan dari Departemen Urusan Perang kepada Departemen Urusan Koloni tanggal 1 Januari 1916 menyusul perdamaian relatif di Aceh.

Ada pula jalur kereta api di Ranah Minangkabau (dibangun pada tahun 1891-1894) dan Sumatra Selatan (dibangun tahun 1914-1932). Kedua jalur ini digunakan untuk melintas layanan KA batu bara dari pertambangan bawah tanah menuju pelabuhan.

Di Sumatra Utara, ada perusahaan KA bernama Deli Spoorweg Maatschappij yang banyak mengangkut karet dan tembakau di daerah Deli.

Pembangunan jalur kereta api juga dilangsungkan di Sulawesi Selatan pada bulan Juli 1922 hingga 1930; sebagai bagian dari proyek besar-besaran pembangunan jalur rel di Kalimantan dan Sulawesi, menggabungkan sistem rel KA di Sumatra, serta elektrifikasi jalur KA utama di Jawa. Namun Depresi Besar telah membatalkan upaya ini. Meskipun tidak sempat dibangun, studi pembangunan jalur KA di Kalimantan, Bali, dan Lombok telah selesai dilakukan.

Semasa pendudukan Jepang, seluruh jalur KA (bahkan yang terpisah sekali pun) dikelola sebagai satu kesatuan. Sementara itu, di Sumatra, juga dikelola oleh cabang-cabang Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang, secara terpisah.

Pendudukan Jepang akhirnya mengubah lebar sepur 1.435 mm di Jawa menjadi 1.067 mm, sebagai penyelesaian masalah lebar sepur ganda. Ini bukanlah “permasalahan nyata” karena tidak banyak perubahan materiil di kedua sistem itu, banyak rel 1.435 mm dipasangi rel ketiga pada tahun 1940, menghasilkan rel dengan lebar sepur campuran.

Pasca-kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang.

Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI) sebagai operator kereta api untuk wilayah Republik Indonesia saat itu. Dari pihak Belanda sendiri, dibentuk sebuah konsorsium perusahaan kereta api pemerintah-swasta dengan nama Staatsspoorwegen Verenigde Spoorwegbedjrif (SS/VS).

Hingga 31 Desember 1949, DKARI dan SS/VS masih berstatus sebagai operator kereta api. Per 1 Januari 1950, DKARI dan SS/VS dilebur menjadi Djawatan Kereta Api (DKA). Nama DKA pun berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), semasa Orde Lama. Lalu, pada tanggal 15 September 1971 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).[16] Kemudian, pada tanggal 2 Januari 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), dan semenjak tanggal 1 Juni 1999, Perumka mulai menunjukkan keterbukaannya dan berubah menjadi PT Kereta Api (Persero) (PT KA).e Pada bulan Mei 2010, nama PT KA berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI), hingga saat ini.

Pada tanggal 12 Agustus 2008, PT Kereta Api melakukan pemisahan Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek menjadi PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) yang pada tahun 2017 lalu menjadi PT Kereta Commuter Indonesia untuk mengelola kereta api penglaju di daerah Jakarta dan sekitarnya. Selama tahun 2015, jumlah penumpang kereta api mencapai 325,94 juta.

Jalur kereta api

Jalur kereta api untuk mendukung operasi PT Kereta Api Indonesia seluruhnya dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (DJKA Kemenhub RI) melalui Balai Teknik Perkeretaapian tiap wilayah, dengan KAI hanya sebagai operator. Kurang lebih 90% dari jalur kereta api tersebut seluruhnya merupakan peninggalan kolonial Belanda, dan sisanya merupakan jalur baru, seperti percabangan-percabangan menuju bandar udara. PT KAI juga merupakan penyumbang terbesar dari total penerimaan negara bukan pajak di lingkungan perkeretaapian melalui track access charge (TAC), serta menerima infrastructure maintenance and operation fee dari DJKA.

Jalur-jalur kereta api tersebut tersebar di Sumatra dan Jawa. Di Jawa, seluruh kota pentingnya memiliki setidaknya dua atau tiga stasiun kereta api utama dan dilintasi jalur kereta api lintas utama. Jalur ini membentang dari Merak–Jakarta–Cirebon–Semarang–Surabaya di lintas utara, serta Jakarta-Cirebon-Purwokerto–Yogyakarta–Solo–Madiun-Surabaya di lintas selatan Jawa. Di samping pengoperasian dua jalur tersebut, terdapat jalur penghubungnya seperti lintas metropolitan Jakarta, Semarang–Solo, Cikampek-Bandung-Kroya, serta “jalur kantong” Bangil–Kertosono. Selanjutnya adalah lintas timur Jawa (Surabaya–Probolinggo–Jember–Banyuwangi).

Di Sumatra, jalur kereta apinya terpisah, dengan Sumatra Utara dan Aceh hanya dilayani di lintas Medan–Rantau Prapat/Belawan/Siantar/Tanjungbalai serta Krueng Mane–Krueng Geukueh di Aceh. Di Sumatra Barat, jalur aktifnya hanya Padang–Naras/Kayu Tanam untuk layanan penumpang serta Bukit Putus–Indarung untuk KA Semen Padang. Di Sumatra Selatan, jalurnya sendiri dilayani kereta api batu bara dan layanan penumpang unggulan dari Lubuklinggau menuju Palembang serta Palembang menuju Bandar Lampung (Tanjungkarang).

Beberapa peningkatan juga dilakukan terhadap jalur kereta api baik yang masih beroperasi maupun yang tidak. Untuk saat ini, jalur KA lintas Pantura Jawa sudah ganda seluruhnya, sedangkan segmen ganda lintas selatan juga sudah selesai, yakni ruas Cirebon-Kroya–Mojokerto. Jalur nonaktif yang saat ini sedang direaktivasi adalah lintas Cipatat-Padalarang di Jawa, serta Besitang–Binjai di Sumatra Utara. Sebelumnya, jalur kereta api Tarik–Sidoarjo sudah direaktivasi untuk persiapan relokasi jalur akibat semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo.

Layanan

PT Kereta Api Indonesia memberikan layanan kereta api penumpang dan barang. Hampir semua jalur yang beroperasi memiliki layanan angkutan kereta api penumpang yang dijalankan secara teratur.

Kereta penumpang

Kapasitas angkut penumpang yang disediakan PT Kereta Api Indonesia di Jawa dan Sumatra adalah sebanyak 106.638 tempat duduk per hari dengan rasio kelas eksekutif (30%), bisnis (22%), dan ekonomi (59%). Bila tempat duduk dikaitkan dengan jarak tempuh, maka total kapasitas melambung menjadi sebanyak 41.528.450 tempat duduk per kilometer per hari dengan rasio kelas eksekutif (39%), kelas bisnis (25%), dan kelas ekonomi (58%).

Kereta antarkota

• Kelas ekonomi

Kelas yang paling ekonomis dalam layanan Kereta Api Indonesia memiliki 80 sampai 106 kursi dalam satu kereta yang merupakan kelas dengan kursi paling banyak. Terdapat tiga tipe yang dihitung berdasarkan kapasitas ekonomi yaitu kapasitas 106 kursi, 80 kursi dan 64 kursi dengan prioritas pelanggan untuk difabel, lansia, dan pelanggan berkebutuhan khusus. Rangkaian ekonomi terbaru ialah ekonomi plus dan ekonomi premium (bentuk penyempurnaan dari ekonomi plus generasi ketiga). Kelas ekonomi memiliki fasilitas penyejuk udara (AC), colokan listrik, kursi empuk dan bisa direbahkan (khusus premium dan plus), dan televisi (khusus premium dan plus). Tersedia pula bantal dengan sistem sewa.

• Kelas bisnis

Sama seperti kelas ekonomi yang memiliki AC dan colokan listrik. Perbedaannya, terletak pada fasilitas yaitu tidak adanya kursi yang dapat direbahkan (reclining seat), namun dalam kelas ini posisi kursi duduk dapat diubah menghadap depan atau belakang. Sejak 2009, jumlah kereta kelas bisnis perlahan mulai berkurang (bahkan mulai terancam punah). Beberapa kereta dimodifikasi menjadi kereta eksekutif, kereta wisata, kereta pembangkit, dan sebagian lainnya sudah memasuki masa purna tugas.

• Kelas eksekutif

Fasilitas kelas eksekutif yang didapatkan berupa kursi empuk dan bisa diatur sesuai keinginan, ruang kaki lebar, colokan listrk, selimut, televisi, meja makan, toilet, AC, bahkan wifi yang tersedia di beberapa kereta. Laju kereta lebih cepat karena tidak berhenti di banyak stasiun. Kereta kelas eksekutif menampung hanya 50 penumpang

• Kelas luxury

Kelas ini merupakan kelas yang paling tertinggi dalam layanan Kereta Api Indonesia, terutama untuk kereta antarkota. Diperkenalkan pada tahun 2018 dengan kapasitas 18 tempat duduk pada generasi pertama dan 26 tempat duduk untuk generasi kedua di tahun 2019. Fasilitas berupa kursi empuk yang bisa disandarkan hingga 170 derajat untuk generasi pertama dan 140 derajat untuk generasi kedua, pembatas antar penumpang, entertaiment on board, laci penyimpanan, lampu baca, stop kontak, headphone. KAI juga menyediakan makanan gratis satu kali yaitu camilan dan minuman.

Kereta komuter dan lokal

• Kereta Komuter

Komuter adalah kereta api yang beroperasi dalam jarak dekat, menghubungkan kota besar dengan kota-kota kecil di sekitarnya atau dua kota yang berdekatan. Penumpang kereta ini kebanyakan adalah para penglaju bermobilitas tinggi yang pergi-pulang dalam sehari, misalnya ke tempat kerja atau sekolah. Tidak mengherankan apabila frekuensi perjalanan komuter termasuk tinggi dan jumlah penumpangnya juga paling banyak dibanding kereta jenis lainnya.

Kereta komuter kebanyakan layanannya menggunakan kelas ekonomi, dan sebagian kelas eksekutif dan jarang ditemui menggunakan kelas bisnis. Kereta Komuter di Indonesia ada yg berupa KRL maupun KRD/Kereta Komersial. KRL di Indonesia mayoritas menggunakan produk dari Jepang dan sebagian dari produk dalam negeri/INKA. Untuk rangkaian KRD biasanya diperoleh dari bekas kereta api jarak jauh, bahkan diproduksi sendiri dari INKA dan ada juga rombakan yang awalnya berupa KRL di modifikasi menjadi KRD.

Kereta bandara

PT Kereta Api Indonesia menyediakan layanan kereta bandara yang menghubungkan stasiun-stasiun sekitar hingga ke bandara baik yang dioperasikan sendiri maupun yang dioperasikan oleh PT Railink. Moda transportasi ini sangat berguna karena mengurangi jumlah kepadatan kendaraan menuju bandara. Untuk saat ini sudah tersedia rute menuju ke Stasiun Bandara Kualanamu, Bandar Udara Internasional Minangkabau, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo, dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

Kereta wisata

PT Kereta Api Indonesia juga menyediakan layanan kereta wisata yang tarifnya disesuaikan dengan harga tiket tertinggi pada kereta yang dirangkaikan dengan kereta wisata tersebut. Layanan kereta wisata tersebut dioperasikan oleh PT KAI Pariwisata. Rangkaian kereta wisata diberi nama Nusantara, Bali, Toraja, Sumatra, Jawa, Imperial, Priority, dan Panoramic. Selain itu, di Ambarawa tersedia pula kereta wisata dengan lokomotif uap bergigi. Di Kota Surakarta, kereta wisata Jaladara tujuan Solo Purwosari–Wonogiru yang melintasi Jalan Raya Slamet Riyadi. Adapun di Sumatra Selatan, tersedia kereta wisata yang diberi nama Kereta Sultan, sedangkan di Sumatra Barat tersedia pula kereta wisata yang bertujuan ke Lembah Anai dan Pantai Pariaman.

• Kereta Wisata Panoramic

Kereta wisata Panoramic diperkenalkan pada tahun 2022 dengan kapasitas 50 tempat duduk. Kereta ini memiliki jendela kaca tembus pandang berdimensi lebar di kedua sisi dan atap yang dipasang memanjang dari depan sampai belakang dengan sistem buka tutup otomatis, agar dapat lebih leluasa untuk menikmati pemandangan. Fasilitas yang didapatkan di kereta ini seperti penyejuk udara (AC), televisi, colokan listrik, selimut, bantal, kursi empuk yang bisa diatur sesuai keinginan, serta gratis satu kali makanan berat dan cemilan.

Kereta barang

Khusus di Pulau Jawa, pemasaran angkutan barang semula kurang diminati pasar karena dalam perjalanan kalah prioritas dengan kereta penumpang. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan terakhir yang sudah melalui tahapan modernisasi sarana angkutan barang, telah dimungkinkan hadirnya kereta barang dengan kecepatan yang tidak jauh berbeda dengan kereta penumpang sehingga perjalanannya jauh lebih lancar.

Layanan kereta barang yang dilayani saat ini sudah ada beberapa macam seperti kereta pengangkut peti kemas, kereta pengangkut batu bara, kereta pengangkut semen, dan sebagainya.

Untuk mengoptimalkan layanan kereta berbasis barang pada saat ini PT Kereta Api Indonesia membuat anak perusahaan yang bernama PT Kereta Api Logistik (Kalog) yang fungsi utamanya adalah untuk melayani dan mengoperasionalkan layanan barang berbasis kereta api.

Kereta barang peti kemas

Kereta barang peti kemas melayani beberapa rute, antara lain:

• Stasiun Jakarta Gudang-Stasiun Kalimas
• Stasiun Jakarta Gudang-Stasiun Benteng
• Stasiun Jakarta Gudang-Terminal Peti Kemas Ronggowarsito Semarang
• Stasiun Pasoso-Pelabuhan Tanjung Perak
• Stasiun Pasoso-Stasiun Kalimas
• Stasiun Pasoso-Stasiun Indro
• Stasiun Sungai Lagoa-Stasiun Kalimas
• Stasiun Sungai Lagoa-Terminal Peti Kemas Ronggowarsito Semarang
• Jakarta International Container Terminal-Cikarang Dry Port
• Stasiun Krenceng-Stasiun Kalimas
• Stasiun Klari-Stasiun Kalimas

Barang yang diangkut kebanyakan berupa peti kemas yang jenis komoditas angkutannya tidak terbatas.

Kereta barang semen

Kereta api barang ini mengangkut semen dan mempunyai beberapa rute, diantaranya:

• PT Semen Indonesia (Persero), Tbk
  • Stasiun Jakarta Gudang-Stasiun Babat
• PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk
  • Stasiun Nambo-Stasiun Kalimas
  • Stasiun Nambo-Stasiun Ketapang via Semarang Poncol dan Kalimas
  • Stasiun Nambo-Stasiun Brambanan via Semarang Poncol dan Solo Balapan
  • Stasiun Nambo-Stasiun Kretek
  • Stasiun Nambo-Stasiun Semarang Poncol
  • Stasiun Arjawinangun-Stasiun Brambanan via Semarang Poncol dan Solo Balapan
  • Stasiun Arjawinangun-Stasiun Purwokerto
  • Stasiun Arjawinangun-Stasiun Kretek
• PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
  • Stasiun Karangtalun-Stasiun Cirebon Prujakan
  • Stasiun Karangtalun-Stasiun Solo Balapan
  • Stasiun Karangtalun-Stasiun Lempuyangan
  • Stasiun Karangtalun-Stasiun Brambanan
• PT Sinar Tambang Arthalestari
  • Stasiun Klari-Stasiun Kretek
• PT Semen Baturaja, Tbk
  • Stasiun Kertapati-Stasiun Tigagajah
  • Stasiun Tigagajah-Stasiun Lubuk Linggau
• PT Semen Padang
  • Stasiun Bukit Putus-Stasiun Indarung

Rute kereta api Nambo-Ketapang adalah rute kereta api terjauh yang pernah dioperasikan oleh PT KAI, dengan panjang rute mencapai 1060 km dan waktu tempuh mencapai 23 jam.

Kereta barang bahan bakar minyak

Kereta api ketel adalah kereta api angkutan barang yang mengangkut bahan-bahan cair seperti bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar khusus (BBK). Salah satu kerja sama PT Kereta Api Indonesia dalam angkutan BBM dan BBK dengan PT Pertamina. Rute kereta barang ini di antaranya:

• Stasiun Maos-Stasiun Larangan
• Stasiun Cilacap-Stasiun Rewulu
• Stasiun Rewulu-Stasiun Madiun
• Stasiun Benteng-Stasiun Malang Kotalama
• Stasiun Benteng-Stasiun Madiun
• Stasiun Labuan-Stasiun Kisaran
• Stasiun Labuan-Stasiun Siantar
• Stasiun Kertapati-Stasiun Lubuklinggau
• Stasiun Kertapati-Stasiun Lahat
• Stasiun Kertapati-Stasiun Tigagajah

Kereta barang pupuk

Kereta api pupuk mengangkut pupuk milik Pusri dengan rute Stasiun Cilacap-Stasiun Prupuk dan Stasiun Cilacap-Stasiun Ceper.

Kereta barang cepat

Kereta barang cepat yang diberi nama Over Night Service (ONS) beroperasi di koridor Stasiun Jakarta Gudang-Stasiun Surabaya Pasar Turi. Satu rangkaian kereta ONS terdiri dari 10-14 kereta bagasi.

Lokomotif

Saat ini, terdapat lima kelas utama lokomotif yang menjadi armada utama PT KAI. Untuk sistem penomoran lokomotif diatur oleh Kementerian Perhubungan mulai tahun 2011 menggunakan kombinasi huruf,angka yang menunjukan tahun didinaskan dan nomor urut. Kombinasi huruf yang digunakan untuk menunjukkan susunan roda (saat ini ada C, D, BB, dan jenis CC), dan nomor tiga digit digunakan untuk menunjukkan kelas (2 untuk kelas dengan transmisi listrik dan 3 untuk kelas dengan transmisi hidraulis atau mekanik), yang dimulai dari 00. Dua angka di tengah menunjukan lokomotif ini didinaskan pada tahun berapa dan dua atau tiga angka di belakangnya menunjukkan jumlah individu, mulai dari 01.

Misalnya

• D301 61 25: Lokomotif diesel hidraulis generasi kedua dengan susunan roda D (empat gandar) didinaskan pada tahun 1961 dengan nomor urut 25
• BB 303 73 01: Lokomotif diesel hidraulis generasi keempat dengan susunan roda Bo-Bo didinaskan pada tahun 1973 dengan nomor urut 01
• CC 203 95 01: Lokomotif diesel elektrik dengan susunan roda Co-Co generasi ketiga didinaskan pada tahun 1995 dengan nomor urut 01

Kelas lokomotif diesel PT Kereta Api Indonesia

Loko Diesel Hidraulis

• C300 (Karl Marx V30C)
• C301 (Nederlandse Constructiebedrijven Machinefabrik)
• D300 (Krupp M350D)
• D301 (Krupp M350D)
• BB300 (Kruup M700BB)
• BB301 (Krupp M1500BB)
• BB302 (Henschel DHG 600 BB)
• BB303 (Henschel DHG 1000 BB)
• BB304 (Krupp M1500BB)
• BB305 (Jenbacher Ldh1500BB, CFD BB1500HV, dan NS)
• BB306 (Henschel DHG 800 BB)
• CC300 (INKA CC 300*)

Loko Diesel Elektrik

• BB200 (EMD G8A1A)
• BB201 (EMD G12U6)
• BB202 (EMD G18U6)
• BB203 (GE U18A1A)
• BB204 (SLM HGm4/6)
• CC200 (Alco-GE UM 106T)
• CC201 (GE U18C)
• CC202 (EMD G26MC-2U)
• CC203 (GE U20C)
• CC204 (GE C18MMi dan GE C20EMP)
• CC205 (EMD GT38ACe)
• CC206 (GE CM20EMP)

Armada

Pada tahun 2016, KAI mengoperasikan:

• 420 unit lokomotif;
• 578 unit KRL;
• 121 unit KRD;
• 1.607 unit kereta penumpang; dan
• 6.782 unit gerbong

Lokomotif diesel elektrik PT KAI sebagian besar dibuat di Amerika Serikat, sedangkan diesel hidraulis kebanyakan Jerman. Unit kereta rel listrik didominasi oleh kereta bukan baru yang dibuat dan pernah beroperasi di Jepang. Industri lokal mampu membangun beberapa unit, baik diesel dan listrik.

Logo

Saat pertama kali diresmikan sebagai perusahaan tunggal, logo Djawatan Kereta Api awalnya berupa lingkaran, roda bersayap, tulisan DKA, dan tulisan “Djawatan” di bagian atas dan “Kereta-Api” di bagian bawah. Dengan diluncurkannya lokomotif CC200 pada September 1953, desain logo roda sayap mulai digunakan pada bagian depan dan belakang lokomotif. Roda tersebut memiliki sayap kembar berjumlah 5 helai. Logo ini kemudian dijadikan logo lokomotif hingga transformasi perusahaan menjadi Perum pada awal tahun 1991.

Sejak 1963, bersama dengan pengalihan bentuk perusahaan dari Djawatan ke Perusahaan Negara, PNKA meluncurkan lambang (emblem) yang diberi nama “Wahana Daya Pertiwi”. Wahana Daya Pertiwi bermakna sebagai “transformasi perkeretaapian sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa”. Logo itu adalah seekor Garuda yang mencengkeram roda kereta dan berkalung perisai segilima bertuliskan “KA”. Roda itu berdiri di atas pita bertuliskan “Wahana Daya Pertiwi”, yang juga menyangga padi dan kapas pada kiri dan kanan lambang.

Saat ini lambang “Wahana Daya Pertiwi” digunakan sebagai lambang kedinasan dan ornamen gedung PT KAI, dan dipasangkan pada pin, topi pet, serta emblem pada lengan kiri seragam pegawai KAI. Lambang ini juga ada pada bagian muka kereta inspeksi milik KAI dan juga lambang ini dipasangkan pada bagian samping kiri dan kanan lokomotif vintage seri CC 201 83 31 milik Depo Induk SMC.

Pada tahun 1988 sempat dilakukan penggantian logo PJKA menjadi segilima biru, dan dijadikan logo lokomotif sekaligus logo perusahaan, dan lambang “Wahana Daya Pertiwi” diubah menjadi lambang dinas. Logo segilima biru ini tidak bertahan lama mengingat PJKA berkeinginan untuk mengganti logonya lagi hingga akhir 1990.[42] Logo dengan dasar segilima tersebut memiliki tulisan “KA” di bagian tengahnya yang dibentuk dari roda bogie kereta api.

Sebagai ancang-ancang menuju transformasi menuju Perum, PJKA memberikan kepercayaan kepada Priyanto Sunarto (Pri S.) dan Indarsjah T. sebagai konsultan desain logo Perumka. Logo itu didesain oleh Iman Sudjudi di Studio OK!, dan dijuluki “logo huruf Z” atau “logo angka 2”. Walaupun demikian, Perumka hingga PT Kereta Api sebenarnya memberi informasi bahwa logo itu berupa jajar genjang berwarna oranye yang di dalamnya terdapat siluet dua kereta cepat berujung runcing yang menggambarkan arah bolak-balik kereta api dan juga simbol pelayanan kereta api yaitu “memberi dan menerima”. Di bawahnya tertulis “KERETAPI”. Logo itu diluncurkan bersama dengan peresmian Perumka pada tanggal 2 Januari 1991.

Pada tanggal 28 September 2011, bertepatan dengan peringatan ulang tahunnya yang ke-66, PT KAI meluncurkan logo baru. Logo itu diciptakan oleh Farid Stevy Asta, vokalis grup musik rock FSTVLST, yang menjadi juara 1 lomba desain logo baru perusahaan. Asta, yang mengerjakan logo KAI di LibStud, mengatakan bahwa dirinya sendiri “terinspirasi dari logo lama KAI” (huruf Z). Logo itu berupa tiga garis lengkung dengan dua berwarna oranye, satu biru di bawah, serta anak panah transparan. PT KAI mendeskripsikan elemen logo sebagai berikut: garis-garis sebagai gerakan dinamis dalam mencapai visi dan misi, serta anak panah yang melambangkan “nilai integritas”. Dua oranye itu melambangkan “pelayanan prima (kepuasan pelanggan) internal-eksternal”, dan warna biru melambangkan “inovasi untuk memberikan nilai tambah ke pemangku kepentingan”.

Dalam memperingati hari ulang tahunnya ke-75 pada 28 September 2020, PT KAI meresmikan logo baru dengan bentuk tiga huruf “K”, “A”, dan “I” yang dibuat dengan tulisan miring (menggambarkan karakter perusahaan yang progresif, terbuka, dan terpercaya). Aksen bentuk rel kereta api pada huruf “A” melambangkan “harapan untuk memajukan perusahaan sebagai ekosistem transportasi yang terbaik dan bersinergi” dan penggunaan dua warna yang memiliki makna berbeda dari logo sebelumnya, yaitu gabungan kedua warna ini mencermnikan “hubungan harmonis antara KAI dan seluruh pemangku kepentingan sektor perkeretaapian”, dengan warna biru (pada huruf “K” dan “I”) melambangkan “stabilitas, profesionalisme, amanah, dan kepercayaan diri dari perusahaan”, dan warna oranye (pada huruf “A”) melambangkan “antusiasme, kreativitas, dan tekad perusahaan”.

Anak perusahaan

Yayasan Pusat Kesejahteraan Karyawan Kereta Api (Yayasan Pusaka), salah satu yayasan milik PNKA, mendirikan perusahaan bernama PT Karya Pusaka yang didirikan 5 Desember 1967 dan berubah nama menjadi PT Pusaka Nusantara pada 18 April 1970. Pusaka memfokuskan diri perusahaan restorasi, outsourcing, dan kebersihan prasarana dan sarana kereta api.

Anak perusahaan pertama PT Kereta Api pasca perubahannya menjadi persero adalah Reska Multi Usaha. Perusahaan ini memfokuskan diri pada layanan multibisnis penunjang operasi kereta api, seperti restorasi, perparkiran, kebersihan di atas kereta, restoran dan kafe, cuci kereta, serta pendukung kenyamanan. Perusahaan ini dibentuk tanggal 2 Juli 2003. Reska juga merupakan pemilik merek dagang Loko, sebuah jaringan restoran bertema transportasi rel yang banyak membuka gerainya di sekitar stasiun.

Pada tanggal 12 Agustus 2008, PT Kereta Api melakukan pemisahan Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek menjadi sebuah anak perusahaan dengan nama KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). Sehubungan dengan rencana ekspansi, PT KCJ resmi berubah nama menjadi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) per 20 September 2017. Dengan demikian, layanan kereta komuter tidak lagi hanya berfokus pada wilayah Jabodetabek.

Pada tanggal 8 September 2009, tiga anak perusahaan dibentuk, yaitu Kereta Api Pariwisata (Kawisata, sebelumnya IndoRailTour), KA Properti Manajemen (KAPM), serta Kereta Api Logistik (Kalog). KAI juga membentuk patungan dengan PT Angkasa Pura II untuk mengoperasikan KA Bandara, yang kemudian diberi nama Railink. Railink didirikan tanggal 28 September 2006, tetapi baru memulai operasinya sejak 2013 dengan meluncurkan KA Airport Raillink Services dengan rute Medan–Bandara Kualanamu pp. PT KAI juga membentuk konsorsium dengan Wijaya Karya (Wika), PTPN VIII, dan Jasa Marga dengan nama Pilar Sinergi BUMN Indonesia untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang dioperasikan oleh Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).

Kecuali KAI Bandara dan PSBI/KCIC, Yayasan Pusaka memiliki 0,1% hingga hampir 5% saham di seluruh anak usaha KAI.

Penghargaan

Perusahaan BUMN Transportasi Pelaksana PKBL Pengembang UMKM Terbaik–Penganugerahan 8th UNS SME’s AWARDS

Ajang Public Relations (PR) Indonesia Awards:

Silver winner untuk kategori BUMN Sub Kategori Video Profil KAI Pay

Bronze winner untuk kategori BUMN Sub Kategori Video Profil KAI Saya KAI

Bronze winner untuk kategori BUMN Sub Kategori Media Sosial

Bronze winner untuk kategori BUMN Sub Kategori E-Magazine

Bronze winner untuk kategori BUMN Sub Kategori Aplikasi

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), atau biasa disebut sebagai ASDP, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang transportasi air. Fungsi utama perusahaan ini adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan, serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga tahun 2022, perusahaan ini memiliki 4 kantor regional dan 27 kantor cabang untuk mengelola 36 pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia.

Sejarah

Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 27 Maret 1973 dengan nama Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF) di bawah naungan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Ferry (DLLASDF), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan. Pada tahun 1980, PASDF diubah menjadi Proyek Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PASDP). PASDP bertugas menyediakan pelayanan angkutan penyeberangan antar pulau, menyediakan terminal umum penyeberangan angkutan sungai, danau, dan ferry, serta menjamin keselamatan pada sistem transportasi tersebut. Pada tahun 1986, PASDP bermetamorfosis menjadi Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum ASDP).[4] Pada tahun 1992, Perum ASDP diubah menjadi persero dengan nama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Persero). Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa ASDP dapat bersaing dengan perusahaan swasta dan BUMN lainnya, tanpa meninggalkan fungsinya sebagai penyedia jasa angkutan penyeberangan perintis. Pada tahun 2004, perusahaan ini mengubah namanya menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), sebagai bagian dari proses transformasi bisnis untuk mengubah posisi perusahaan ini menjadi BUMN yang dapat memberikan kontribusi lebih bagi negara. Pada tahun 2008, perusahaan ini ASDP melakukan transformasi bisnis yang ditandai dengan modernisasi operasional, infrastruktur, dan teknologi menuju standar internasional. Dengan motto “We Bridge The Nation”, ASDP Indonesia Ferry melangkah maju menjadi perusahaan ferry modern. Pada tahun 2019, anak usaha ASDP, yakni Indonesia Ferry Property mengadakan joint venture dengan Pembangunan Perumahan untuk mengembangkan infrastruktur Kawasan Marina Labuan Bajo yang merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas.

Cabang

ASDP Indonesia Ferry menyediakan jasa penyeberangan pulau di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih dari 206 rute. Berikut ini adalah daftar cabang ASDP di seluruh Indonesia.

Sumatra

• Banda Aceh
• Singkil
• Sibolga
• Padang
• Batam
• Bangka
• Bakauheni

Jawa

• Merak
• Surabaya
• Ketapang

Kalimantan

• Pontianak
• Batulicin
• Balikpapan

Sulawesi

• Selayar
• Bau-bau
• Bajoe
• Luwuk
• Bitung

Nusa Tenggara

• Lembar
• Kayangan
• Sape
• Kupang

Maluku

• Ambon
• Ternate

Papua

• Biak
• Sorong
• Merauke

Kinerja

Pada tahun 2018 kinerja perusahaan tumbuh positif. Jumlah trip, penumpang, kendaraan dan barang mengalami peningkatan yang signifikan.

• Trip = 233.023
• Penumpang = 7.126.250
• Kendaraan roda 2&3 = 4.184.546
• Kendaraan roda 4 = 2.272.030
• Barang = 861.811