Bank Tabungan Negara atau BTN (IDX: BBTN) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Sejak tahun 2021, BTN ini dipimpin oleh Haru Koesmahargyo sebagai direktur utama.

Sejarah

Sejarah lahirnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dimulai sejak Pemerintah Hindia Belanda menguasai Batavia, tepatnya pada tahun 1897 ketika didirikannya Postspaarbank di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Postspaarbank dibentuk sebagai lembaga keuangan yang mendorong dan membimbing masyarakat pada waktu itu agar gemar menabung sekaligus titik awal memperkenalkan lembaga perbankan kepada masyarakat.

Ketika menguasai Batavia pada tahun 1942, Jepang mengeluarkan likuidasi dalam bentuk moratorium yang berlaku bagi semua bank milik Belanda termasuk Postspaarbank yang diambil alih oleh Pemerintah Jepang tepat pada tanggal 1 April 1942. Dalam peralihan kekuasaan tersebut, nama Postspaarbank berubah menjadi Tyokin Kyoku (Biro Deposito).

Namun, setelah Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Pemerintah RI mengambil alih Tyokin Kyoku dan mengubah nama menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP). Di awal kemerdekaan, KTP berperan besar melalui tugasnya dalam memfasilitasi penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Namun pada 19 Desember 1946, seluruh kantor KTP kembali dikuasai oleh Belanda melalui agresi militer, sehingga semua KTP berhenti bekerja. Baru pada tahun 1949, KTP kembali beroperasi dan mengganti nama menjadi Bank Tabungan Pos RI. Tetapi nama tersebut tidak berlangsung lama.

Tanggal 9 Februari tahun 1950 dikeluarkan UU Darurat No. 9 tahun 1950 mengenai perubahan UU Postpaarbank dan penggantian nama menjadi Bank Tabungan Pos (BTP). Terbitnya UU Darurat tersebut menandai hari lahir Bank Tabungan Negara (BTN) yang secara resmi tertanggal 9 Februari 1950[2]. Hal ini juga sesuai dengan ketetapan Direksi No. 05/DIR/BIDIR/1993. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1963 ditetapkan secara resmi mengenai perubahan nama Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) hingga saat ini.

Adanya perbedaan peran BTN dari awal berdiri hingga saat ini, termasuk yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 1968 mengenai tugas BTN yang berperan dalam memperbaiki perekonomian nasional. Dalam menjalankan peran tersebut, pemerintah menugaskan BTN untuk menetapkan kebijakan pembangunan perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah.

Pelopor program KPR

BTN merupakan pelopor sekaligus bank pertama di Indonesia yang menyelenggarakan program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Program KPR ini terlahir karena sejalan dengan peran BTN yang dipercayakan oleh pemerintah yang juga tercantum pada Surat Kementerian No. B 49/MK/IV/I/1974. Setelah SK tersebut terbit Bank BTN merealisasikan KPR pada 10 Desember 1976 di Semarang dengan 9 unit rumah. Dengan terealisasikannya KPR sejak 1976, penyaluran KPR terus meningkat, baik dari jumlah debitur maupun nilai kredit. Tanggal 10 Desember pun ditetapkan sebagai Hari KPR bagi BTN.

Program KPR BTN berhasil menarik minat dunia Internasional. Hal ini terbukti dengan diundangnya Bank BTN ke berbagai negara termasuk pada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan Federasi Real Estate Internasional (FIABCI). Hingga saat ini, BTN tetap berkomitmen untuk fokus pada KPR.

Status Bank Umum dan Bank Devisa

Pada tahun 1989, Bank BTN pertama kali menerbitkan obligasi Rp 50 miliar berjangka waktu 5 tahun dengan bunga 18,75%. Tahun yang sama juga menjadi awal transformasi bagi BTN untuk menjalankan kegiatan Bank Umum. Sesuai dengan Surat No. 22/9/DIR/UPG tanggal 29 April 1989, BTN diizinkan oleh Bank Indonesia untuk menerima simpanan giro dan ikut serta dalam kliring.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP No. 24 tahun 1992 sehingga status BTN diklasifikasikan sebagai Bank Umum dengan status perusahaan perseroan, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero). Perubahan badan hukum ini memberikan peluang kepada BTN untuk lebih fleksibel dan memiliki ruang lingkup yang luas termasuk melakukan diversifikasi produk tanpa mengurangi tugas utamanya sebagai bank penyedia pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 1994 BTN mendapatkan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai Bank Devisa.

Pada tahun 2009, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengeluarkan pernyataan efektif terhadap produk investasi baru berbasis sekuritisasi. Produk tersebut adalah EBA Danareksa Sarana Multigriya Finansial I – Kredit Kepemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (SMF I-KPR BTN). BTN juga berhasil melakukan sekuritisasi portofolio kredit perumahan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset tepat pada 12 Februari 2009.

Tahun 2009 juga merupakan salah satu tahun bersejarah bagi Bank BTN dimana Bank BTN berhasil mencatatkan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009. Pencatatan saham perdana BTN meraup kelebihan permintaan meraih dana sebesar Rp 1,88 triliun. Adapun Initial Public Offering atau IPO perdana tersebut menuai dampak yang positif bagi Bank BTN. Dampak positif yang didapatkan Bank BTN diantaranya meningkatkan kinerja bisnis perseroan, khususnya rasio permodalan, dimana hasil IPO akhir 2009 sangat membantu menaikan Capital Adequacy Ratio sebesar 5,40% menjadi 21,54%.

Kontribusi Bank BTN sebagai agent of development semakin mengemuka ketika tahun 2015, Bank BTN menjadi mitra pemerintah dalam program Sejuta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. Dalam menjalankan peran mitra pemerintah, Bank BTN berupaya memperkuat sumber pembiayaan, mendorong keterjangkauan, mendorong sisi ketersediaan rumah, serta meningkatkan kolaborasi antara stakeholders perumahan untuk menyediakan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebagai bank yang fokus pada sektor properti, BTN juga menjadi mitra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Pemerintah untuk membantu pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk KPR Subsidi.

Dinamika sektor properti dan perbankan mendorong Bank BTN melakukan transformasi. Pada tahun 2020 merupakan transformasi Bank BTN memiliki visi baru sebagai The Best Mortgage Bank in South East Asia pada tahun 2025[5] langkah pertama yang dilakukan seperti memperkuat fundamental perusahaan untuk lebih ekspansif dan salah satunya dengan memperkuat rasio permodalan. Oleh karena itu, Bank BTN merilis Junior Global bond (Tier 2 Capital) perdana pada awal 2020. Obligasi subordinasi senilai USD 300 juta ini meraih sambutan hangat di pasar Internasional dengan kelebihan peminatan mencapai 12,3 kali

Unit Usaha Syariah

BTN Syariah merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta.

Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

Produk yang dihadirkan BTN Syariah, antara lain:

• Giro BTN iB.
• Giro BTN Investa iB.
• Tabungan BTN Batara iB.
• Tabungan BTN Prima iB.
• Tabungan BTN Haji iB.
• Deposito BTN iB.
• TabunganKu iB.
• Saat ini, BTN Syariah Merupakan satu-satunya Bank Syariah milik BUMN yang masih beroperasi setelah 3 bank lainnya (Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah) melebur menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Selambat-lambatnya pada bulan Juni 2023, BTN Syariah akan diakuisisi oleh dan merger dengan Bank Mega Syariah, sister company dari Bank Mega dan Allo Bank yang juga merupakan anak usaha dari Mega Corpora, salah satu unit usaha CT Corp.

Struktur organisasi

Struktur organisasi sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 02 Maret 2022

Direksi

• Direktur Utama: Haru Koesmahargyo
• Wakil Direktur Utama: Nixon L. P. Napitupulu
• Direktur Consumer: Hirwandi Gafar
• Direktur Finance: Nofry Rony Poetra
• Direktur Human Capital, Compliance, and Legal: Eko Waluyo
• Direktur Assets Management: Elisabeth Novie Riswanti
• Direktur IT and Digital: Andi Nirwoto
• Direktur Distribution and Funding: Jasmin
• Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama/Independen: Chandra M. Hamzah
• Wakil Komisars Utama/Independen: Iqbal Latanro
• Komisaris Independen: Ahdi Jumhari Luddin
• Komisaris Independen: Armand B. Arief
• Komisaris Independen: Sentot A. Sentausa
• Komisaris: Andin Hadiyanto
• Komisaris: Herry Trisaputra Zuna
• Komisaris: Heru Budi Hartono
• Komisaris: Himawan Arief Sugoto

Dewan Pengawas Syariah

• Ketua: Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA
• Anggota: Muhammad Gunawan Yasni, SE.Ak.,MM, CIFA, FIIS, CRP, CA
• Anggota: DR.H.Mohamad Hidayat, MBA,MH

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau biasa disingkat menjadi BRI, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan.

Sejarah

1895 – 1991

Bank ini didirikan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895 dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden[5] (Bahasa Indonesia: Bank Bantuan dan Simpanan Milik Priyayi Purwokerto), untuk menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat asli Indonesia.[butuh rujukan]

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1946, bank ini ditetapkan sebagai sebuah bank pemerintah dengan nama “Bank Rakyat Indonesia”.[6] Bank ini sempat berhenti beroperasi pada tahun 1948, tetapi setelah Perjanjian Renville diteken, bank ini dapat mulai beroperasi kembali dengan nama “Bank Rakyat Indonesia Serikat”.

Pada tahun 1960, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 42 tahun 1960, bank ini digabung ke dalam Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan (BKTN).[7] Pada tahun 1965, berdasarkan Penetapan Presiden nomor 9 tahun 1965, BKTN digabung ke dalam Bank Indonesia[8] dan mulai berbisnis dengan nama “Bank Indonesia urusan Koperasi, Tani, dan Nelayan”. Sebulan kemudian, melalui Penetapan Presiden nomor 17 tahun 1965, pemerintah mengubah nama Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia.[9] Sesuai penetapan tersebut, “Bank Indonesia urusan Koperasi, Tani dan Nelayan” pun diubah namanya menjadi “Bank Negara Indonesia Unit II”.

Pada tahun 1968, melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 1968, pemerintah memisahkan Bank Negara Indonesia Unit II menjadi sebuah perusahaan tersendiri dengan nama “PT Bank Rakyat Indonesia”.

1992 – sekarang

Pada tahun 1992, bank ini ditetapkan sebagai sebuah persero yang seluruh sahamnya dipegang oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini,[12] sehingga bank ini resmi menjadi sebuah perusahaan publik dengan nama “PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”.

Pada tahun 2018, bank ini mengakuisisi 67% saham Danareksa Sekuritas dan 35% saham Danareksa Investment Management dengan harga Rp 819 milyar.

Pada awal tahun 2019, bank ini mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Artha Ventura, yakni Sarana NTT Ventura, dan mengganti namanya menjadi BRI Ventures, sebagai bagian dari rencana bank ini untuk masuk ke bisnis modal ventura.

Pada akhir tahun 2019, bank ini mengakuisisi salah satu unit usaha Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yakni Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, atau lebih dikenal sebagai BRINS, sebagai bagian dari rencana bank ini untuk masuk ke bisnis asuransi umum.

Pada tanggal 2 Juli 2021, Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian kepada bank ini melalui Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2021, sebagai bagian dari upaya pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang ultra mikro.[13] Untuk menunjang proses tersebut, BRI pun menyelenggarakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue pada bulan September 2021.

Pada tahun 2022, bank ini resmi meningkatkan kepemilikan sahamnya di Danareksa Investment Management menjadi 65%.

Daftar Simpanan Tabungan Bank BRI

• Tabungan BRI Simpedes
• Tabungan BritAma
• BritAma Bisnis
• Simpedes TKI
• Tabungan BRI Simpel (Simpanan Pelajar)
• Tabungan Haji
• BritAma Rencana
• BritAma Valas
• Tabungan BRI Junio
• Britama X atau Britama Muda
• TabunganKu
• BRI Link

Bank Negara Indonesia atau BNI (IDX: BBNI) adalah sebuah institusi bank milik pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan BUMN, di Indonesia. Dalam struktur manajemen organisasinya, Bank Negara Indonesia (BNI), dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang saat ini dijabat oleh Royke Tumilaar.

Bank Negara Indonesia (BNI) adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946 di Purwokerto. Saat ini BNI mempunyai 2.262 kantor cabang di Indonesia dan 8 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak 2010 telah memisahkan diri sebagai BNI Syariah (kini digabung ke Bank Syariah Indonesia).

PT Bank Negara Indonesia Tbk didirikan oleh Margono Djojohadikusumo, yang merupakan satu dari anggota BPUPKI asal Purwokerto, lalu mendirikan bank sirkulasi/sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang RI.

Margono berjasa besar atas perkembangan bisnis atau usaha perbankan di Indonesia. Karena Margono adalah seorang pionir, maka dia berhasil menanamkan nilai-nilai dan cara pandang bisnis perbankan di Indonesia, menggantikan peranan De Javasche Bank pada era penjajahan.

Latar belakang

Awal pendirian

BNI awalnya didirikan sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 1946. pada 5 Juli 1946 setelah rapat membahas ekonomi nasional, Dr Mohammad Hatta mengutus Margono Djojohadikusumo untuk membentuk Bank Sirkulasi atau Bank Sentral, yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang RI. Beberapa bulan setelah pendiriannya, Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama – Oeang Republik Indonesia atau ORI. Pengusul dibentuknya sebuah Bank Sentral atau Bank Sirkulasi, adalah Mohammad Hatta, dengan memberikan surat perintah kepada Raden Mas (R.M.) Margono Djojohadikusumo sekaligus menjadi Direktur Utama Bank Negara Indonesia yang pertama

Pada 1955, Peran Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank pembangunan dan kemudian mendapat hak untuk bertindak sebagai bank devisa. Sejalan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank umum dengan penetapan secara yuridis melalui Undang-Undang Darurat nomor 2 tahun 1955.

Dengan inovasi perbankan yang luas, menimbulkan kepercayaan pemerintah terhadap perusahaan BNI. Maka, pada 1969, status hukum Bank Negara Indonesia ditingkatkan ke Persero dengan nama PT Bank Negara Indonesia.

Pada 2013, BNI meluncurkan kartu kredit dan kartu ATM/debit bergambar Tim Sepak bola peserta BPL, Chelsea, dengan logo MasterCard. Kartu tersebut dapat diterima oleh fans Chelsea. Bank BNI juga meluncurkan layanan trust bagi industri ekspor, termasuk untuk industri minyak dan gas.

Perkembangan Bisnis

Jelang akhir 2015, BNI mendapat izin beroperasi di Myanmar dengan membuka kantor cabang yang akan dibantu kantor cabang Singapura. Kantor di Myanmar ini menggarap segmen korporasi dan juga terdapat layanan remitansi bagi para staf kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI).[6]

Bank Negara Indonesia terpilih menjadi bank yang melayani pembayaran bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia melalui alur Layanan Izin Investasi 3 Jam yang disiapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) karena BNI adalah bank yang sudah terhubung dengan layanan AHU Online milik Kementerian Hukum dan HAM.

Anak perusahaan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. saat ini mempunyai 13 anak perusahaan, yaitu:

• Bank Syariah Indonesia (25%)
• Bank Mayora
• BNI Remittance Limited – Hong Kong
• PT Bina Usaha Indonesia
• PT BNI Life
• PT BNI Multi Finance
• PT BNI Nomura Jafco Investment
• PT BNI Nomura Jafco Manajemen Ventura
• PT BNI Nomura Jafco Ventura Satu
• PT BNI Sekuritas
• PT Pembiayaan Artha Negara
• PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
• PT Asuransi Tri Pakarta
• PT Swadharma Duta Data (PT SDD)
• PT Swadharma Griyasatya (PT SGrS)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (digayakan sebagai mandırı) (IDX: BMRI) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Bank yang berkantor pusat di Jakarta ini adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dalam hal jumlah aset, pinjaman, dan simpanannya.

Sejarah

Bank ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 1999, empat bank milik pemerintah Indonesia, yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia resmi digabung ke dalam bank ini.

Logo pertama Bank Mandiri (31 Juli 1999-14 Januari 2008)

Logo kedua Bank Mandiri (14 Januari 2008-2 Oktober 2016)

Logo ketiga Bank Mandiri (2 Oktober 2016 sampai sekarang) dengan penyempurnaan warna logosign gelombang cair menjadi berwarna emas yang solid, tanpa adanya gradasi warna seperti logo kedua
Setelah selesai digabung, Bank Mandiri pun mulai melakukan konsolidasi, termasuk penutupan 194 kantor cabang dan pengurangan pegawai dari 26.600 orang menjadi hanya 17.620 orang. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran merek tunggal di seluruh Indonesia melalui iklan dan promosi. Salah satu pencapaian penting lainnya adalah penggantian platform teknologi secara menyeluruh. Bank Mandiri awalnya mewarisi sembilan sistem perbankan dari empat bank pendahulunya. Bank Mandiri kemudian mulai melaksanakan program penggantian platform selama tiga tahun yang difokuskan untuk meningkatkan kemampuan penetrasi bank ini di segmen perbankan ritel.

Direktur utama pertama Bank Mandiri adalah Muljohardjoko yang saat itu juga menjabat sebagai direktur utama Taspen. Satu bulan kemudian, Muljohardjoko digantikan oleh Robby Djohan. Pada bulan Mei 2000, Djohan digantikan oleh ECW Neloe, dan lima tahun kemudian, Neloe digantikan oleh Agus Martowardojo. Hingga bulan Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar di seantero Indonesia dan 6 cabang di luar Indonesia. Selain itu, Bank Mandiri juga mempunyai sekitar 2.500 ATM.

Sebagai bagian diversifikasi risiko dan pendapatan, Bank Mandiri kemudian berekspansi ke segmen pembiayaan UKM dan ritel. Pada akhir tahun 1999, porsi kredit kepada nasabah korporat masih sebesar 87% dari total kredit, sementara pada tanggal 31 Desember 2009, porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro telah mencapai 42,22% dan porsi kredit kepada nasabah ritel mencapai 13,92%, sementara porsi kredit kepada nasabah korporat hanya 43,86% dari total kredit.

Hingga bulan Juni 2013, Bank Mandiri telah mempunyai 1.811 cabang dan sekitar 11.812 ATM yang tersebar di seantero Indonesia.

Produk

e-Banking

• ATM Mandiri
• Mandiri Debit
• Mandiri Prabayar (e-Money)
• Mandiri SMS
• Mandiri Call
  • 14000 atau (021) 5299-7777
• Livin’ by Mandiri (dahulu Mandiri Internet Banking, Mandiri Mobile, dan Mandiri Online), dan sekarang hanya yang berwarna kuning yang benar-benar berjalan dengan baik untuk aplikasi Livin’.

Kartu kredit

• Mandiri MasterCard
  • Mastercard Pertamina Card Platinum
  • Mastercard Skyz Card Titanium
  • Mastercard Everyday Card
  • Mastercard Prioritas World
  • Mastercard Private World Elite
  • Mastercard SME Card
• Mandiri Visa
  • Visa Signature Golf Card
  • Visa Signature Card
  • Visa Platinum Golf Card
  • Visa Platinum Card
  • Visa Gold Golf Card
  • Visa Gold Card
  • Visa Hypermart Gold Card
  • Visa Gold Corporate Card
  • Visa Platinum Corporate Card
  • Visa Platinum Government Card
  • Visa Traveloka Platinum Card
  • Visa Shopee Platinum Card
• Mandiri JCB
  • JCB Precious Platinum Card
  • JCB Precious Gold Card

Perkembangan bisnis

Pada tahun 2015, Bank Mandiri mendirikan satu anak usaha baru yang diberi nama Mandiri Capital agar dapat berbisnis di bidang modal ventura. Mandiri Capital pun menjadi perusahaan modal ventura berbasis teknologi pertama di Indonesia. Mandiri Capital berbisnis dengan cara menanamkan modal ke perusahaan rintisan yang berpotensi besar.

Pada tahun 2016, Bank Mandiri membuka dua kantor cabang baru, yakni di Gili Trawangan dan Sengigi di Nusa Tenggara Barat, karena Bank Mandiri melihat prospek ekonomi yang bagus di sektor pariwisata. Dengan tambahan dua cabang baru tersebut, saat ini Bank Mandiri pun telah memiliki 2.456 kantor cabang yang tersebar di seantero Indonesia.

Bank Mandiri juga menyediakan layanan perbankan bagi Pos Indonesia. Melalui layanan tersebut, Bank Mandiri mengelola kas Pos Indonesia, seperti penyediaan likuiditas, penerimaan setoran dana, pengelolaan dana dan rekening, fasilitas manajemen kas, serta layanan perbankan lain untuk pegawai dan mitra bisnis Pos Indonesia. Sinergi Bank Mandiri dengan Pos Indonesia pun telah menghasilkan banyak pengembangan bisnis, antara lain pembentukan sebuah bank bersama TASPEN yang diberi nama Bank Mantap untuk menyediakan kredit bagi pensiunan. Mandiri dan Pos Indonesia juga berkolaborasi dalam mendukung kelancaran penyaluran PSKS melalui Layanan Keuangan Digital. Untuk mempermudah transaksi keuangan masyarakat, sekitar 4.000 EDC Bank Mandiri pun telah ditempatkan di sejumlah kantor pos. Selain kerjasama tersebut, Bank Mandiri juga menyediakan layanan keuangan bagi sekitar 26.000 pegawai dan 16.000 pensiunan Pos Indonesia.